Pernyataan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu terhadap perusahaan tambang raksasa di tanah Papua patut disimak. Pasalnya saat meresmikan Pusat Pengetahuan Tentang Pembangunan dan Kampung dari Rakyat oleh Rakyat dan untuk Rakyat pada Jumat (5/9) lalu di Jayapura Gubernur Suebu menilai PT Freeport sebagai sapi perah yang memberikan susu bagi kesejahteraan rakyat Papua. Karena itu bagaimana memelihara agar sapi itu menghasilkan susu bagi semua warga Papua. Bukan sebaliknya membunuh sapi perah itu.
Markus Haluk Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) menyatakan bahwa penilaian Suebu itu sangat berlebihan dan hingga hingga saat ini belum banyak yang menikmati susu Freeport, justru yang menikmati adalah pemerintah sendiri. Karena itu bagi Sekjen AMPTPI sebaiknya Freeport ditutup sebagaimana diungkapkan dalam Konggres pertama AMPTPI di Timika pada 2004 lalu.
Bahkan dalam press releasenya yang diterima Jubi di Jayapura belum lama ini secara blak blakan Markus Haluk menyatakan kontribusi yang harus diberikan sejak 1967 saat kontrak karya dilakukan bukan pada 1991 saat terjadi aksi perlawanan oleh masyarakat.
Oleh karena itu Markus Haluk menyampaikan keprihatinan dan sekaligus resolusi antara lain,
Sangat amat menyayangkan pernyataan Gubernur Provinsi Papua yang menyatakan PT Freeport sebagai sapi perah. Karena pengalaman yang dialami rakyat Papua PT Freeport tidak lain hanyalah kematian, baik ekosistem maupun manusianya.
Menghimbau kepada Universitas Cenderawsih dan Universitas Negeri Papua untuk berhenti melakukan kerja sama dengan PT Freeport yang pasca 16 Maret 2006 tampil seperti malaikat untuk menggemgam roh universitas sebagai lembaga yang independen, kritis, bebas, ilmiah dengan berpegang pada kebenaran ilmu untuk membela dan menyelamatkan rakyat dari cengkeraman kekuasaan.
PT Freeport mesti menghentikan berbagai tindakan kebiadaban dengan terus membunuh, membinasakan manusia dengan ekosistemnya.
Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Mc Moran Copper and Gold segera menghentikan operasi dan segera melakukan dialog untuk menemukan solusi final.
Sebenarnya apa yang ditegaskan Markus Haluk bukanlah masalah baru bagi masyarakat Papua khususnya Suku Amungme di Bumi Amungsa. Pasalnya saat pelaksanaan ekspedisi pertama PT Freeport pada 1960, pihak perusahaan mau membayar upah untuk tukang pikul barang barang ekspedisi berupa manik manik dan cermin. Mereka mengira masyarakat Suku Amungme masih memerlukan benda benda itu sama seperti ekspedisi Colijn pada 1936/1937.
Masyarakat menolak dan menuntut dibayar dengan kapak,parang atau uang.” Kami sudah biasa memperoleh upah kapak, parang dan uang dari patroli pemerintah dan misi gereja,”tutur mereka sebagaimana dikutip Arnold Mampioper dalam bukunya berjudul Amungme Manusia Utama dari Nemangkawi Pegunungan Cartesz,2000.
Sejak 1967 hingga eksploitasi 1973 masyarakat suku Amungme dan Kamoro tak pernah terlibat untuk membahas investasi mau pun pelepasan areal konsesi. Sebagaimana dikatakan Markus Haluk kontrak karya 1967 antara pemilik modal PT Freeport dan Pemerintah Indonesia adalah illegal karena saat itu secara de yure Papua Barat (West Papua) belum diakui menjadi bagian dari Republik Indonesia.
Pergolakan masyarakat Amungme terus terjadi hingga January Agreement 1974 di mana Perjanjian yang dibuat lebih mengikuti keinginan PT Freeport dan tidak menggambarkan sedikitpun kemauan masyarakat suku Amungme. Masyarakat merasa tidak adil hingga pada 1977 ratusan warga suku Amunme melakukan aksi damai di Akimuga, kembali memprotes kehadiran perusahaan tambang raksasa ini yang mengambil alih tanah tanah adat milik mereka.
Sayangnya aksi damai ini disambut dengan berondongan peluru dan bom yang dilontarkan oleh pihak aparat keamanan. Diperkirakan puluhan warga suku Amungme tewas dan sehari kemudian mereka bertambah marah serta memotong pipa pipa yang berfungsi mengantarkan konsentrat tembaga dari millsite ke Amamapare(portsite).
Akimuga kembali dihujani bom. Kampung Waa dan Kwamki lama hancur. Rakyat lari ke hutan dan tinggal di sana untuk jangka panjang waktu yang lama sebelum berani kembali. Bahkan ada yang berjalan kaki sampai ke OK Tedi Papua New Guinea. Tuduhan yang paling gampang kepada masyarakat Amungme karena tanahnya dirampas adalah menuding mereka sebagai kaum pemberontak OPM.
Ironinya penderitaan yang dihadapi masyarakat suku Amungme dari 1967 sampai 1991 hingga bertepatan dengan saat pengucuran dana satu persen. Apakah mampu mengembalikan harga sebuah pengorbanan masyarakat Suku Amungme. Meskipun saat ini Tom Beanal sudah menduduki porsi penting sebagai komisaris di PT FII. Namun bukan berarti telah menyelesaikan pelanggaran HAM dan kesalahan masa lalu..
Jika membandingkan jenis jenis manfaat yang dilakukan oleh pemerintah Papua New Guinea terhadap masyarakat di sekitar lokasi tambang di sana sangat berguna dan bermartabat.
Adapun beberapa daftar yang dikutip dari pernyataan Dr Crist Balard dosen dari Australia Nasional University tentang jenis manfaat yaitu, kompensasi karena kerusakan tanah dan pohon, kompensasi dalam bentuk sewa tanah, dengan catatan bila mutu tanah telah menurun maka harganya harus lebih mahal, jatah dari royalty terus berubah.Hal ini bisa terlihat pada 1960 masyarakat Bogenville memperoleh royalty 5 % dari royalty tersebut dan 1989 masyarakat di tambang Porgera menerima 23 % royalty, pada 1994 masyarakat penambangan di Lihir memperoleh 50% dari royalty atau sama dengan satu persen dari total royalty. Walau demikian sebenarnya tidak semua operasi tambang di Papua New Guinea memberikan hasil yang baik tetapi ada pula yang tidak baik. Kasus tambang di Bouganville tidak melakukan konsultasi dengan masyarakat adat. Namun yang membedakan antara PT Freeport dan perusahaan tambang di PNG adalah staf senior orang asli PNG banyak yang menduduki posisi penting. Sedangkan di PT Freeport baru memiliki seorang vice Presiden Drs Demianus Dimara mantan Kepala Bapedalda Provinsi Papua yang baru saja menggantikan posisi Agust Kafiar mantan Rektor Uncen..
Menyimak pernyataan Gubernur yang mengibaratkan perusahaan tambang pertama di Papua sebagai sapi perah cukup menarik. Sebab untuk menghasilkan produksi susu yang baik seekor sapi harus memakan rumput berkualitas seperti rumput gajah dan juga meminum air bersih dan sehat. Belum lagi kotoran sapi berupah tailing dan air kencingnya yang dibuang melalui Kali Aykwa. Kalaupun tailing dimanfaatkan sebagai semen tetapi memerlukan banyak polimer untuk mengikat bahan sisa tambang atau pasir tailing.
Akibat kepentingan susu bagi sebuah sapi perah bernama Freeport maka tak heran kalau rumput rumput yang tumbuh di gunung Ertsbergpun dilahapnya. Hasilnya kini Gunung Ertsberg yang oleh orang Amungme disebut Yelsegel Ongopsegel, telah berubah menjadi sebuah lubang raksasa atau danau Wilson guna mengenang Forbes Wilson yang memimpin ekspedisi Ooost Borneo Maatschappy(OBM) dan Freeport Sulphur Company New York (FNSCNY) ke Erstberg-Crtensz pada 1960.
Sejak 1973 hingga 1987 atau hanya dalam waktu 14 tahun saja gunung Ertsberg sudah berubah menjadi sebuah lubang besar sedalam 200 meter dengan garis tengah sekitar 600 meter. Padahal sebelumnya gunung ini tingginya mencapai 130 meter.
Sebelum Ertsberg berakhir pada 1976 pihak PT Freeport telah menemukan endapan bijih tembaga di gunung Grasberg atau dalam bahasa Amungme disebut Tenogoma-Enagasin yang artinya gunung rumput. Selanjutnya pada 1978 mulailah dibangun prasarana bawah tanah di Gunung Grasberg dimulai ditambang dengan produksi 20.000 ton per hari. Mulai PT Freeport yang oleh Suebu disebut sapi perah itu secara perlahan dan pasti melahap rumput rumput di gunung Grasberg hingga ke dalam tanah yang sudah dibuat terowongan. Produksi tambang terus meningkat dibanding sepuluh tahun lalu, konsekwensinya adalah jumlah limbah pun berlipat ganda, tercatat jumlah tailing atau kotoran sapi perah per tahun sekitar 45 juta ton (PT FI 1998), 5 % berupa pasir halus (sedimentasi) yang tidak bisa mengendap ditanggul, terus terbawa aliran sungai Ajkwa sampai ke pantai Mimika. Bahkan sebelum tanggul dibagian Timur dibangun, tailing ini juga mengalir ke sungai Minajerwi.( baca Laporan Studi Molluska di kawasan muara dan pantai Mimika,Agustus 1999).
Dari total bijih yang diolah, hanya 3-4 % menjadi konsentrat yang mengandung emas, perak dan tembaganya, lainnya limbah yang disebut tailing. Tailing atau pasir sisa tambang (sirsat) dalam bentuk Lumpur (slurry) dibuang dari dataran tinggi melalui sungai Aghawagon,Otonoma, dan Ajkwa yang diendapkan didataran rendah Ajkwa. Akibatnya jelas terjadi perubahan habitat flora sub alpine, geoteknik, geokimia dan geomorfologi, termasuk juga perubahan flora terrestrial, biota akuatik, dan kualitas air.
Akibat buangan tailing yang melebihi daya dukung lingkungan jelas, alam pun mengalami perubahan. Perubahan ini bahkan terjadi jauh dari areal konsesi PT FI. Seperti yang pernah terjadi di Kampung Omawita beberapa tahun silam. Buangan tailing melebih daya dukung lingkungan menyebabkan perubahan warna mollusca di wilayah tersebut. Mollusca jenis siput dan kerang berubah warna menjadi bintik bintik hitam, dan rasanya pun sudah berubah warna, seperti diakui suku Kamoro dan Sempan yang berdiam di wilayah tersebut. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh sepertiga penduduk kampung Kali Kopi dan penduduk kampung Omawita dan kampung Fanamo juga mencari mollusca di kawasan Ajkwa dan Minajerwi.
Bagi masyarakat suku Kamoro, tombelo(Bactronophorus thoracites dan Bakia orcutti) adalah sumber protein. Kedua jenis tombelo ini biasa dihidangkan sebagai makanan pembuka pada pesta pesta adat Karapao yang diselenggarakan suku Kamoro. Tambelo juga digunakan sebagai obat malaria, batuk, sakit pinggang, flu dan untuk meningkatkan nafsu makan. Khusus bagi ibu yang sedang menyusui, tombelo dapat memperlancar produksi Air Susu Ibu(ASI), dan bagi kaum lelaki tombelo sering digunakan sebagai obat untuk meningkatkan stamina kejantanannya.Banyak kegunaan tombelo bagi kehidupan sehari hari, menyebabkan masyarakat local mengeluh saat ini mollusca tidak mudah lagi ditemukan.Membedah akar persoalan kerusakan dan pencemaran pada hak ulayat masyarakat sub suku Nawaripi dan Tipuka menurut Prof Dr Karel Sesa dalam thesisnya berjudul Analisis Manfaat Ekonomo dan Dampak Lingkungan PT Freeport Indonesia Company Tembagapura Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua adalah hal yang terkait dengan tuntutan terhadap tata kehidupan manusia dan lingkungannya yang terusik oleh factor lain di luar kehendak masyarakat kedua sub suku tersebut. Persoalan kerusakan dan pencemaran lingkungan bukanlah kehendak mereka, tetapi juga bukan berkah pembuangan tailing hingga harapan untuk memperoleh kompensasi yang layak dari PT FI merupakan sesuatu yang tak mungkin. Sambil mengutip pepatah Prof Dr Karel Sesa MSi Dekan Fakultas Ekonomi itu menyebut,” seorang anak tak pernah meminta kepada orang tuanya untuk dilahirkan tetapi perbuatannya orang tuanya yang menyebabkan anak itu lahir ke bumi.” Tak heran kalau kenyataan yang dialami masyarakat pada sub suku Nawaripi dan Tipuka mau pun terjadi pada masyarakat Sempan di Kampung Omawita adalah bukan permintaan dan kehendak mereka tetapi merupakan bencana fisik(Physical Hazard) yang diproduksi oleh PT FI yang jelas membawa konsekwensi terhadap hilangnya masa depan penduduk ke empat sub suku tersebut.
PT FI terus menggenjot produksinya dari 240.000 ton bijih per hari yang terus meningkat menjadi 300.000 ton bijih per hari atau 300 K. Memang produksi yang meningkat memberikan keuntungan bagi perusahaan namun di sisi lain menghibahkan bencana(hazard) bagi penduduk local yang mendiami dataran rendah. Jika ditilik sebenarnya memberikan manfaat ekonomi tetapi di sisi lain masyarakat setempat mengalami kehancuran bagi masa depan mereka. Mereka kehilangan jati diri sebagai manusia sampan, sungai dan sagu di dataran rendah kabupaten Mimika.
Meski pihak perusahaan produksi tailing telah membuat program rekognisi atau resettlement sub suku Tipuka dari daerah pantai ke dataran tinggi atau menurut Karel Sesa telah terjadi lompatan budaya (leap cultural) dari rumah rumah panggung di atas air ke rumah permanent yang sekarang ditumbuhi rumput dan sarang semut.
Hal ini disebabkan dalam budaya suku Kamoro bisanya tinggal di pantai meramu serta mengumpulkan hasil hutan tinggal di Kapiri Rame merupakan tempat tinggal sementara untuk mencari tambelo,siput dan kerang (TSK) sesuai waktu yang ditentukan.
Terlepas dari pro dan kontra kehadiran perusahaan tambang raksasa yang berpusat di New Orleans Amerika Serikat ini, patut disimak bahwa tidak ada karyawan di PT Freeport yang bekerja selama 80 tahun masa hidup tambang. Saat ini tambang Grasberg baru berusia 20 tahun (1978-2008) tetapi masyarakat suku Amungme dan Kamoro serta masyarakat lainnya di sekitar tambang akan selalu ada di wilayah yang digunakan PT Freeport sekarang. Bagaimana nantinya kalau Freeport selesai beroperasi 2040 dan sudahkah pemerintah pemberi ijin dan perusahaan penerima ijin menyiapkan atau pun membuat dasar yang aman menyambut pasca tambang Grasberg di Bumi Amungsa.(Dominggus A Mampioper dari berbagai sumber)
Kamis, 18 September 2008
Lagi! Divestasi Di Grassberg
JUBI - Kementrian Keuangan Norwegia melalui siaran persnya (No 43 Tahun 2008) yang dikeluarkan pada tanggal 9 September 2008 telah memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan Rio Tinto Company dalam penggunaan Dana Pensiun Pemerintah Norwegia.
Rio Tinto Company dianggap telah berkontribusi sangat besar dalam kerusakan lingkungan. Selain itu, perusahaan ini juga dianggap tidak menunjukkan indikasi untuk merubah dampak yang ditimbulkan dari praktek-praktek perusahaan tersebut atau langkah-langkah yang akan diambil untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat secara signifikan.
Dikeluarkannya perusahaan Rio Tinto dari kerjasama penggunaan dana pensiun pemerintah Norwegia (Divestasi) ini menunjukkan niat baik pemerintah Norwegia untuk tidak menerima resiko-resiko yang berkontribusi secara nyata terhadap tindakan-tindakan yang tidak etis. Dewan Etika Kementrian Keuangan Norwegia telah menyimpulkan bahwa Rio Tinto secara langsung terlibat melalui partisipasinya di tambang Grassberg di Indonesia, ikut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat hebat yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Dana Pensiun Pemerintah Norwegia tidak bisa diberikan kepada perusahaan seperti itu, tegas Kristin Halvorsen, Menteri Keuangan Norwegia.
Rekomendasi dari Dewan Etika Pemerintah Norwegia ini merupakan bagian penting yang didasarkan pada rekomendasi dewan sebelumnya yang berkaitan dengan Freeport dan assessment yang dilakukan dewan terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. Rio Tinto dianggap berkontribusi secara material terhadap operasi Freeport di Grasberg. Pertambangan di Grasberg melepaskan tailing dengan jumlah yang sangat besar secara langsung ke sungai-sungai yang mencapai 230.000 ton atau lebih setiap harinya. Walaupun jumlah ini masih dalam batas toleransi Amdal pemerintah Indonesia (200.000 – 250.000 Ton) namun kerusakan lingkungan yang diakibatkan sangat besar, terutama bagi sungai-sungai di Mimika. Jumlah tailing yang dilepaskan ini diperkirakan akan terus meningkat seiring expansi yang dilakukan pertambangan. Lebih dari itu, resiko tinggi lainnya juga ditimbulkan oleh pengaliran “acid rock” melalui saluran pembuangan perusahaan dan pembuangan tailing yang bisa menyebabkan air terkontaminasi.
Dalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Etika Pemerintah Norwegia, tanggal 15 Februari 2008 disebutkan bahwa investasi dana pensiun Norwegia di Rio Tinto Company telah ikut menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar Grassberg. Dewan Etika menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi sangat signifikan dan berdampak permanen atau jangka panjang. Kerusakan yang terjadi juga akan memberikan konsekuensi negative terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat setempat. Selain itu, kerusakan yang diakibatkan oleh produksi tambang di Grassberg merupakan pelanggaran terhadap peraturan nasional dan standard internasional. Dengan demikian, perusahaan bersangkutan telah mengabaikan keharusan mencegah kerusakan lingkungan serta gagal melaksanakan langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan. Dewan ini pada akhirnya berkesimpulan bahwa sangat mungkin praktek ini terus berlanjut.1
Rio Tinto Grup adalah perusahaan tambang internasional yang merupakan partner Freeport McMoran Copper & Gold Inc di tambang Grasberg. Tahun 1995, Rio Tinto bersama Freeport menandatangai MoU untuk melakukan ekspansi di Grassberg. Dalam MoU tersebut disebutkan bahwa Rio Tinto akan mendanai expansi pertambangan dan proyek eksplorasi selanjutnya. Melalui proyek-proyek ini, Rio Tinto akan menerima 40 persen dari pendapatan saat produksi ditingkatkan dari 80.000 ton sehari menjadi 118.000 ton sehari. Rio Tinto membayar hingga US$ 184 juta untuk expansi ini dari total US$ 500 juta yang diinvestasikan di Freeport.
Bagi pemerintah Norwegia, divestasi Rio Tinto Company ini merupakan bagian penting dari sosial/socially responsible investment (SRI) Norwegia. SRI ini mencakup pemeriksaan ‘extra-financial consideration’ (pertimbangan selain dari pertimbangan ekonomi) dari investasi seperti dampak dari operasi perusahaan terhadap lingkungan dan hak-hak pekerja. Keputusan dari Dewan Etika dana investasi Norwegia telah melahirkan preseden yang nyata bagi para pengambil keputusan dalam SRI, dan telah didibahas dalam konteks dana pensiun di Kanada, Perancis dan Selandia Baru.
J.D. Harden dari Kongres Buruh Kanada menulis bahwa Dewan Pengurus Investasi Dana Pensiun Kanada (Canadian Pension Plan Investment) harus mempertimbangkan keputusan yang diambil Norwegia untuk menarik investasi dari Freeport sebagai cermin terhadap investasi pertambangan Kanada sendiri, sebab “Kanada juga merupakan tempat dimana perusahaan-perusahaan pertambangan mengerahkan modal untuk operasi mereka dalam yurisdiksi internasional, banyak yang memiliki catatan buruk atas pemenuhan hak-hak pekerja dan kerusakan lingkungan.2
Divestasi di Grassberg
Freeport sendiri telah dikeluarkan dari investasi dana pensiun (Divestasi) ini diseluruh dunia sejak tahun 2006 atas rekomendasi dewan etika Pemerintah Norwegia. Pemerintah Norwegia beranggapan bahwa meneruskan investasi di perusahaan ini sama saja dengan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Divestasi yang dilakukan Freeport McMoRan diumumkan di Oslo oleh Menteri Keuangan Norwegia Kristin Halvorsen pada tanggal 6 Juni 2006, yang menyatakan keputusan menteri untuk menjual saham dan obligasi senilai 116 juta NOK didasarkan atas hasil penyelidikan Dewan Etika dana pensiun.
Saat itu, menteri keuangan Norwegia menjelaskan, “Freeport menggunakan sistem pembuangan ke sungai alam untuk membuang hampir 230.000 ton tailing setiap harinya, yang berarti telah membuang sejumlah besar sedimen dan logam berat ke sungai.” Selanjutnya Ia menyatakan bahwa Dewan Etika menemukan bahwa “Pembuangan tailing ke sungai telah mengakibatkan kerusakan serius pada sistem sungai serta bagian-bagian sekitar sungai di hutan hujan dan dipercaya berakibat negatif bagi masyarakat adat yang bertempat tinggal di daerah itu.3
Pihak Indonesia sendiri, melalui Kementrian ESDM pada bulan Agustus tahun lalu telah meminta PT. Freeport untuk menurunkan produksi di Grassberg untuk memperbaiki kondisi lingkungan di sekitar tambang tersebut. Seperti dikatakan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, penurunan produksi tersebut merupakan rekomendasi hasil audit yang dilakukan pemerintah terhadap aktivitas tambang Freeport.4
“Kami minta produksi Freeport diturunkan dari 300.000 ton bijih per hari menjadi 200.000-250.000 ton per hari,” kata Purnomo saat itu. Purnomo menyebutkan bahwa jika Freeport tetap berproduksi dalam jumlah cukup besar seperti sekarang ini, maka dampak terhadap lingkungannya juga akan kian negatif. Purnomo juga menegaskan hasil audit yang dilakukan merekomendasikan agar pabrik pengolahan (smelter) hasil tambang Freeport di PT Smelting Company di Gresik ditingkatkan kapasitas produksinya sebesar 10%. Menurut Purnomo, pihak smelter di Gresik menyatakan mampu meningkatkan kapasitas produksinya hingga 10%.
Menyangkut divestasi 9,36% saham Freeport, Purnomo menjelaskan, saat ini masih dalam proses penawaran ke Pemerintah Daerah Papua. “Belum ada jawaban (dari Pemda Papua),” katanya saat itu.
Saat ini, komposisi pemegang saham Freeport adalah 9,36% dimiliki pemerintah dan 90,64% dikuasai Freeport McMoran Copper & Gold Inc. Pada 2006, volume produksi bijih mineral Freeport naik menjadi 230.000 ton per hari dari tahun 2005 yang 215.000 ton per hari. Dari produksi bijih itu hanya tiga persen yang berupa konsentrat, sedang 97% lainnya limbah (tailing). Dalam bijih tersebut terkandung satu persen tembaga, satu gram/ton emas dan 2-3 gram/ton perak. Sementara, kandungan konsentratnya adalah 30% tembaga, 30 gram/ton emas dan 60-90 gram/ton perak.
Produksi konsentrat Freeport itu sebanyak 29% diolah Smelting Company dan sisanya diekspor ke sejumlah negara. Adapun setoran pajak, royalti, dividen, dan iuran Freeport tahun 2005 ke negara tercatat mencapai US$1,2 miliar atau senilai Rp11 triliun. Sedangkan antara 1992-2004 yang sama dibayarkan Freeport ke negara mencapai US$3,9 miliar atau senilai Rp12,5 triliun.
Freeport memperoleh konsesi pertambangan sejak 1967 dan 1991 telah diperpanjang untuk 30 tahun ke depan. Perusahaan itu masih memiliki opsi perpanjangan dua kali 10 tahun. Apabila perpanjangan itu didapat seluruhnya, maka konsesi pertambangan Freeport baru berakhir 2041
Sementara menyangkut audit lingkungan, Menteri ESDM menjelaskan, ada dua lokasi yang tidak memenuhi standar lingkungan yang baik berdasarkan hasil audit itu. Laboratorium IPB saat itu diminta untuk melakukan studi yang hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki dua lingkungan tersebut. Audit Freeport terdiri dari lima hal, yaitu produksi, pengembangan masyarakat (community development/CD), pendapatan, lingkungan, dan keamanan.5
Dari hasil penilaian kinerja Pengelolaan Lingkungan PT. Freeport Indonesia yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2005-2006 juga menyebutkan bahwa produksi tailing perusahaan ini di Outlet ModADA Pandan Lima dan Kelapa Lima tidak memenuhi...... standard untuk parameter TSS serta belum memiliki izin pembuangan limbah. Namun perusahaan ini juga telah memanfaatkan tailing untuk badan jalan dan jembatan. Begitu juga dengan pengolahan limbah B3 yang berasal dari pengolahan bijih, workshop, laboratorium, rumah sakit dan bahan kimia kadaluarsa telah memenuhi peraturan pemerintah tentang pengolahan limbah B3.6
Hasil penilaian kinerja ini juga menyebutkan bahwa hasil pemantauan di PLTU Puncak Jaya Power yang merupakan pemasok utama energi untuk PT. FI menunjukkan bahwa emisi yang dilepaskan tidak memenuhi standard untuk parameter SO2. Fly Ash dan Bottom Ash dibuang langsung ke lingkungan (Open Dumping) sehingga melanggar peraturan pemerintah. Sedangkan pemantauan pengendalian terhadap pencemaran udara yang dilakukan di 6 titik (3 cerobong di Dewatering Plant, Incenerator Limbah Medis, Lime Plant, Gold Fire Assay) menunjukkan bahwa seluruh emisi yang dilepaskan telah memenuhi standard sesuai Kepmen 13/1995 dan Kepdal 03/1995.
Berdasarkan penilaian kinerja ini KLH bersama dengan pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika sedang melakukan langkah koordinasi untuk menetapkan titik penaatan dalam rangka pengawasan yang lebih ketat dalam pengolaan air asam tambang. Disebutkan dalam penilaian kinerja ini, pengelolaanair asamtambang belum memenuhi ketentuan KepMenNo. 202/2004, yakni Titik penaatan belum ditetapkan dan belum memiliki ijin pembuangan air limbah
PT. FI juga harus meminimalkan jumlah tailing yang masuk ke estuari dengan menerapkan teknologi yang memungkinkan pengendapan tailing yang lebih efisien di ModADA serta melengkapi izin penempatan tailing. Selain itu, PT. FI harus melakukan upaya agar tailing yang keluar dari ModADA ke estuari hanya melalui titik penaatan. PT. FI juga diminta agar segera memanfaatkan tailing semaksimal mungkin antara lain untuk bahan-bahan konstruksi. (Victor Mambor)
(Footnotes)
1 Council on Ethics, The Government Pension Fund
– Global. Recommendation of 15 Februari 2008 to The Ministry of Finance
2
“P&I/Watson Wyatt World’s 300 Largest Retirement Plans”, Pensions and Investments (26 Desember, 2005) dalam J.D. Harden, The Art Of The Possible: Socially Responsible Investment And State Pension Plans, Department of Social and Economic Policy, Canadian Labour Congress (Juni 2006).
3
Menteri Keuangan, Norwegia, Two companies - Wal-Mart and Freeport - are being excluded from the Norwegian Government Pension Fund - Global’s investment universe, Konferensi Pers, 6 Jun 2006
4 Antara. 10 Agustus 2007.
Pemerintah Minta Freeport Turunkan Produksi
5 Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan PT. Freeport Indonesia 2005-2006. KLH
Rio Tinto Company dianggap telah berkontribusi sangat besar dalam kerusakan lingkungan. Selain itu, perusahaan ini juga dianggap tidak menunjukkan indikasi untuk merubah dampak yang ditimbulkan dari praktek-praktek perusahaan tersebut atau langkah-langkah yang akan diambil untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat secara signifikan.
Dikeluarkannya perusahaan Rio Tinto dari kerjasama penggunaan dana pensiun pemerintah Norwegia (Divestasi) ini menunjukkan niat baik pemerintah Norwegia untuk tidak menerima resiko-resiko yang berkontribusi secara nyata terhadap tindakan-tindakan yang tidak etis. Dewan Etika Kementrian Keuangan Norwegia telah menyimpulkan bahwa Rio Tinto secara langsung terlibat melalui partisipasinya di tambang Grassberg di Indonesia, ikut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat hebat yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Dana Pensiun Pemerintah Norwegia tidak bisa diberikan kepada perusahaan seperti itu, tegas Kristin Halvorsen, Menteri Keuangan Norwegia.
Rekomendasi dari Dewan Etika Pemerintah Norwegia ini merupakan bagian penting yang didasarkan pada rekomendasi dewan sebelumnya yang berkaitan dengan Freeport dan assessment yang dilakukan dewan terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. Rio Tinto dianggap berkontribusi secara material terhadap operasi Freeport di Grasberg. Pertambangan di Grasberg melepaskan tailing dengan jumlah yang sangat besar secara langsung ke sungai-sungai yang mencapai 230.000 ton atau lebih setiap harinya. Walaupun jumlah ini masih dalam batas toleransi Amdal pemerintah Indonesia (200.000 – 250.000 Ton) namun kerusakan lingkungan yang diakibatkan sangat besar, terutama bagi sungai-sungai di Mimika. Jumlah tailing yang dilepaskan ini diperkirakan akan terus meningkat seiring expansi yang dilakukan pertambangan. Lebih dari itu, resiko tinggi lainnya juga ditimbulkan oleh pengaliran “acid rock” melalui saluran pembuangan perusahaan dan pembuangan tailing yang bisa menyebabkan air terkontaminasi.
Dalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Etika Pemerintah Norwegia, tanggal 15 Februari 2008 disebutkan bahwa investasi dana pensiun Norwegia di Rio Tinto Company telah ikut menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar Grassberg. Dewan Etika menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi sangat signifikan dan berdampak permanen atau jangka panjang. Kerusakan yang terjadi juga akan memberikan konsekuensi negative terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat setempat. Selain itu, kerusakan yang diakibatkan oleh produksi tambang di Grassberg merupakan pelanggaran terhadap peraturan nasional dan standard internasional. Dengan demikian, perusahaan bersangkutan telah mengabaikan keharusan mencegah kerusakan lingkungan serta gagal melaksanakan langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan. Dewan ini pada akhirnya berkesimpulan bahwa sangat mungkin praktek ini terus berlanjut.1
Rio Tinto Grup adalah perusahaan tambang internasional yang merupakan partner Freeport McMoran Copper & Gold Inc di tambang Grasberg. Tahun 1995, Rio Tinto bersama Freeport menandatangai MoU untuk melakukan ekspansi di Grassberg. Dalam MoU tersebut disebutkan bahwa Rio Tinto akan mendanai expansi pertambangan dan proyek eksplorasi selanjutnya. Melalui proyek-proyek ini, Rio Tinto akan menerima 40 persen dari pendapatan saat produksi ditingkatkan dari 80.000 ton sehari menjadi 118.000 ton sehari. Rio Tinto membayar hingga US$ 184 juta untuk expansi ini dari total US$ 500 juta yang diinvestasikan di Freeport.
Bagi pemerintah Norwegia, divestasi Rio Tinto Company ini merupakan bagian penting dari sosial/socially responsible investment (SRI) Norwegia. SRI ini mencakup pemeriksaan ‘extra-financial consideration’ (pertimbangan selain dari pertimbangan ekonomi) dari investasi seperti dampak dari operasi perusahaan terhadap lingkungan dan hak-hak pekerja. Keputusan dari Dewan Etika dana investasi Norwegia telah melahirkan preseden yang nyata bagi para pengambil keputusan dalam SRI, dan telah didibahas dalam konteks dana pensiun di Kanada, Perancis dan Selandia Baru.
J.D. Harden dari Kongres Buruh Kanada menulis bahwa Dewan Pengurus Investasi Dana Pensiun Kanada (Canadian Pension Plan Investment) harus mempertimbangkan keputusan yang diambil Norwegia untuk menarik investasi dari Freeport sebagai cermin terhadap investasi pertambangan Kanada sendiri, sebab “Kanada juga merupakan tempat dimana perusahaan-perusahaan pertambangan mengerahkan modal untuk operasi mereka dalam yurisdiksi internasional, banyak yang memiliki catatan buruk atas pemenuhan hak-hak pekerja dan kerusakan lingkungan.2
Divestasi di Grassberg
Freeport sendiri telah dikeluarkan dari investasi dana pensiun (Divestasi) ini diseluruh dunia sejak tahun 2006 atas rekomendasi dewan etika Pemerintah Norwegia. Pemerintah Norwegia beranggapan bahwa meneruskan investasi di perusahaan ini sama saja dengan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Divestasi yang dilakukan Freeport McMoRan diumumkan di Oslo oleh Menteri Keuangan Norwegia Kristin Halvorsen pada tanggal 6 Juni 2006, yang menyatakan keputusan menteri untuk menjual saham dan obligasi senilai 116 juta NOK didasarkan atas hasil penyelidikan Dewan Etika dana pensiun.
Saat itu, menteri keuangan Norwegia menjelaskan, “Freeport menggunakan sistem pembuangan ke sungai alam untuk membuang hampir 230.000 ton tailing setiap harinya, yang berarti telah membuang sejumlah besar sedimen dan logam berat ke sungai.” Selanjutnya Ia menyatakan bahwa Dewan Etika menemukan bahwa “Pembuangan tailing ke sungai telah mengakibatkan kerusakan serius pada sistem sungai serta bagian-bagian sekitar sungai di hutan hujan dan dipercaya berakibat negatif bagi masyarakat adat yang bertempat tinggal di daerah itu.3
Pihak Indonesia sendiri, melalui Kementrian ESDM pada bulan Agustus tahun lalu telah meminta PT. Freeport untuk menurunkan produksi di Grassberg untuk memperbaiki kondisi lingkungan di sekitar tambang tersebut. Seperti dikatakan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, penurunan produksi tersebut merupakan rekomendasi hasil audit yang dilakukan pemerintah terhadap aktivitas tambang Freeport.4
“Kami minta produksi Freeport diturunkan dari 300.000 ton bijih per hari menjadi 200.000-250.000 ton per hari,” kata Purnomo saat itu. Purnomo menyebutkan bahwa jika Freeport tetap berproduksi dalam jumlah cukup besar seperti sekarang ini, maka dampak terhadap lingkungannya juga akan kian negatif. Purnomo juga menegaskan hasil audit yang dilakukan merekomendasikan agar pabrik pengolahan (smelter) hasil tambang Freeport di PT Smelting Company di Gresik ditingkatkan kapasitas produksinya sebesar 10%. Menurut Purnomo, pihak smelter di Gresik menyatakan mampu meningkatkan kapasitas produksinya hingga 10%.
Menyangkut divestasi 9,36% saham Freeport, Purnomo menjelaskan, saat ini masih dalam proses penawaran ke Pemerintah Daerah Papua. “Belum ada jawaban (dari Pemda Papua),” katanya saat itu.
Saat ini, komposisi pemegang saham Freeport adalah 9,36% dimiliki pemerintah dan 90,64% dikuasai Freeport McMoran Copper & Gold Inc. Pada 2006, volume produksi bijih mineral Freeport naik menjadi 230.000 ton per hari dari tahun 2005 yang 215.000 ton per hari. Dari produksi bijih itu hanya tiga persen yang berupa konsentrat, sedang 97% lainnya limbah (tailing). Dalam bijih tersebut terkandung satu persen tembaga, satu gram/ton emas dan 2-3 gram/ton perak. Sementara, kandungan konsentratnya adalah 30% tembaga, 30 gram/ton emas dan 60-90 gram/ton perak.
Produksi konsentrat Freeport itu sebanyak 29% diolah Smelting Company dan sisanya diekspor ke sejumlah negara. Adapun setoran pajak, royalti, dividen, dan iuran Freeport tahun 2005 ke negara tercatat mencapai US$1,2 miliar atau senilai Rp11 triliun. Sedangkan antara 1992-2004 yang sama dibayarkan Freeport ke negara mencapai US$3,9 miliar atau senilai Rp12,5 triliun.
Freeport memperoleh konsesi pertambangan sejak 1967 dan 1991 telah diperpanjang untuk 30 tahun ke depan. Perusahaan itu masih memiliki opsi perpanjangan dua kali 10 tahun. Apabila perpanjangan itu didapat seluruhnya, maka konsesi pertambangan Freeport baru berakhir 2041
Sementara menyangkut audit lingkungan, Menteri ESDM menjelaskan, ada dua lokasi yang tidak memenuhi standar lingkungan yang baik berdasarkan hasil audit itu. Laboratorium IPB saat itu diminta untuk melakukan studi yang hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki dua lingkungan tersebut. Audit Freeport terdiri dari lima hal, yaitu produksi, pengembangan masyarakat (community development/CD), pendapatan, lingkungan, dan keamanan.5
Dari hasil penilaian kinerja Pengelolaan Lingkungan PT. Freeport Indonesia yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2005-2006 juga menyebutkan bahwa produksi tailing perusahaan ini di Outlet ModADA Pandan Lima dan Kelapa Lima tidak memenuhi...... standard untuk parameter TSS serta belum memiliki izin pembuangan limbah. Namun perusahaan ini juga telah memanfaatkan tailing untuk badan jalan dan jembatan. Begitu juga dengan pengolahan limbah B3 yang berasal dari pengolahan bijih, workshop, laboratorium, rumah sakit dan bahan kimia kadaluarsa telah memenuhi peraturan pemerintah tentang pengolahan limbah B3.6
Hasil penilaian kinerja ini juga menyebutkan bahwa hasil pemantauan di PLTU Puncak Jaya Power yang merupakan pemasok utama energi untuk PT. FI menunjukkan bahwa emisi yang dilepaskan tidak memenuhi standard untuk parameter SO2. Fly Ash dan Bottom Ash dibuang langsung ke lingkungan (Open Dumping) sehingga melanggar peraturan pemerintah. Sedangkan pemantauan pengendalian terhadap pencemaran udara yang dilakukan di 6 titik (3 cerobong di Dewatering Plant, Incenerator Limbah Medis, Lime Plant, Gold Fire Assay) menunjukkan bahwa seluruh emisi yang dilepaskan telah memenuhi standard sesuai Kepmen 13/1995 dan Kepdal 03/1995.
Berdasarkan penilaian kinerja ini KLH bersama dengan pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika sedang melakukan langkah koordinasi untuk menetapkan titik penaatan dalam rangka pengawasan yang lebih ketat dalam pengolaan air asam tambang. Disebutkan dalam penilaian kinerja ini, pengelolaanair asamtambang belum memenuhi ketentuan KepMenNo. 202/2004, yakni Titik penaatan belum ditetapkan dan belum memiliki ijin pembuangan air limbah
PT. FI juga harus meminimalkan jumlah tailing yang masuk ke estuari dengan menerapkan teknologi yang memungkinkan pengendapan tailing yang lebih efisien di ModADA serta melengkapi izin penempatan tailing. Selain itu, PT. FI harus melakukan upaya agar tailing yang keluar dari ModADA ke estuari hanya melalui titik penaatan. PT. FI juga diminta agar segera memanfaatkan tailing semaksimal mungkin antara lain untuk bahan-bahan konstruksi. (Victor Mambor)
(Footnotes)
1 Council on Ethics, The Government Pension Fund
– Global. Recommendation of 15 Februari 2008 to The Ministry of Finance
2
“P&I/Watson Wyatt World’s 300 Largest Retirement Plans”, Pensions and Investments (26 Desember, 2005) dalam J.D. Harden, The Art Of The Possible: Socially Responsible Investment And State Pension Plans, Department of Social and Economic Policy, Canadian Labour Congress (Juni 2006).
3
Menteri Keuangan, Norwegia, Two companies - Wal-Mart and Freeport - are being excluded from the Norwegian Government Pension Fund - Global’s investment universe, Konferensi Pers, 6 Jun 2006
4 Antara. 10 Agustus 2007.
Pemerintah Minta Freeport Turunkan Produksi
5 Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan PT. Freeport Indonesia 2005-2006. KLH
Jumat, 15 Agustus 2008
Menyimak Pasca Tambang Grasberg PT Freeport
Dominggus A. Mampioper - 15 Aug 2008
Saat ini perusahaan PT Freeport mulai mengapalkan 4000 ton tailing yang oleh media lokal di Papua disebut sirsat atau pasir sisa tambang menjadi bahan baku pembangunan jalan di Kabupaten Merauke. Studi yang dilakukan LAPI ITB untuk memanfaatkan tailing sejak tahun 2000 lalu kini mulai digunakan sebagai bahan baku semen. Walau demikian untuk mengikat sebuah tailing sudah jelas membutuhkan banyak polimer-polimer untuk membantu sebuah semen eks tailing (sirsat).
Lalu timbul pertanyaan apakah tailing itu sudah bebas dari limbah logam berat? Pengalaman warga di Kampung Omawita di luar areal konsesi PT Freeport menyingkapkan bahwa warna tambelo sejenis ulat kayu bakau sudah berubah warna kehitam-hitaman karena logam tembaga (Cu) dan rasanya sudah tak seenak dulu.
Kepada penulis, mantan Vice President Environmental, Dr Bruce Marsh pernah menuturkan bahwa jangan khawatirkan pasca tambang karena sudah menyiapkan semua rencana setelah Grasberg berakhir. Apalagi yang namanya ghost town, tidak akan ada di lokasi bekas tambang di sana .
Walau demikian peneliti dari Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, Ir Musa Sombuk, Msc. mengatakan, kalau mau berbicara tentang pasca tambang memang masih lama sekitar 2039, tetapi indikasi perbaikan ke arah itu bisa dilihat dari kegiatan sepuluh tahun terakhir.
“Saya melihat selama sepuluh tahun terakhir ini belum ada landasan yang kuat pasca tambang,” tegas mahasiswa program doktor Universitas Nasional Australia itu, saat berdiskusi dengan penulis di Jayapura 4 Juli lalu.
Menyinggung soal sirsat atau tailing, menurut Sombuk perlu mengkaji lebih dalam, apakah semen tailing bebas dari logam berat (B3) atau tidak meskipun telah dicampur dengan polimer. “Sedang kata sirsat hanyalah permainan public relation untuk memperhalus kata tailing yang dianggap tabu bagi mereka,” ujar Sombuk.
Bagaimana dengan sedimentasi tailing yang telah berlangsung bertahun-tahun di kawasan bumi Suku Kamoro. Rupanya mata rantai makanan di daerah Omawita, Kaugapu dan sepanjang Kali Ajkwa terputus akibat sedimentasi tailing. Persoalannya sekarang mampukah semua pihak terutama pemerintah pemberi hak eksplorasi dan penerima mandat untuk menambang PT FI memperbaiki kembali mata rantai makanan yang telah terputus itu?
Ironis memang, investasi yang tadinya bisa membawa kesejahteraan masyarakat terpaksa harus memakan banyak korban. Mulai dari tuduhan separatis karena merasa hak-hak mereka dirampas hingga mendulang emas karena tuntutan ekonomi dan perubahan sosial budaya.
Kemilau emas dan tambang ternyata tidak mereka nikmati dan hanya mencari remah-remah emas di seputar sisa tailing di ketinggian ribuan meter. Mereka menahan dinginnya ketinggian dan air keruh Kali Ajkwa.
Penggalian Terus Berlangsung
Sementara itu operasi Grasberg saat ini masih terus berlangsung dan penggalian terus dilakukan. Produksi berasal dari penambangan terbuka di Grasberg dan penambangan bawah tanah di wilayah timur tambang terbuka Ertsberg yaitu di Intermediate Ore Zone (IOZ) dan Deep Ore Zone(DOZ).
Limbah di sekitar lubang tambang terbuka di lembah Cartenzst, Grasberg Barat dan Lembah Wanagong. Seluruh proses penambangan hingga pemisahaan logam-logam yang bernilai ekonomi, menghasilkan timbunan batuan limbah (overburden). Produksi bijih tambang PT Freeport Indonesia saat ini meningkat terus hingga lima kali lipat dibanding sepuluh tahun lalu. Konsekuensinya jumlah limbah pun berlipat ganda. Tercatat jumlah tailing (sisa buangan tambang) per tahun sekitar 45 juta ton (PT FI 1998), lima persen (5 %) berupa pasir halus yang tidak mengendap di tanggul, terus terbawa aliran Sungai Ajkwa sampai ke Pantai Mimika. Bahkan sebelum tanggul di bagian Timur dibangun, tailing ini juga mengalir ke Sungai Minajerwi. (laporan Studi Mollusca di Kawasan Muara Sungai dan Pantai Mimika, Agustus 1999). Dari total bijih yang diolah hanya 3-4 % menjadi konsentrat yang mengandung emas, perak dan tembaga, lainnya limbah yang disebut tailing. Tailing dalam bentuk lumpur (slurry) dibuang dari dataran tinggi melalui sungai Aghawagon, Otonoma, dan Ajkwa dan diendapkan di dataran rendah Ajkwa. Akibatnya terjadi perubahan pada habitat flora sub alpine, geoteknik, geokimia dan geomorfologi, termasuk flora teresterial, biota akuatik, dan kualitas air.
General Superintendent Mine Surface Enginering PT FI, Dani Hamdani mengatakan, pertambangan sangat ditentukan sejauhmana informasi didapatkan dari alam itu sendiri, sehingga dalam menentukan sesuatu hal pada dua tahun lalu pihaknya telah merencanakan bahwa operasi Grasberg akan selesai 2013 mendatang.
"Hanya saja dalam perkembangannya, dari group geologi dan geotek telah menemukan suatu informasi baru bahwa akhirnya umur dari tambang berobah menjadi 2015," ujar Dani Hamdani kepada wartawan di Jayapura saat memberikan materi pada acara Seminar dan Kuliah Umum di Kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Jumat , 22 Februari 2008 lalu. Ditambahkan pihaknya telah dinyatakan mampu, baik dalam perencanaan tambang maupun sampai kepada opearasi sehari-hari. Saat ini sedang dilakukan pengeboran-pengeboran di Grasberg under ground mining termasuk mine plainer.
Kaya Deposit
Forbes Wilson dalam bukunya berjudul The Conquest of Copper Mountain lebih banyak menulis tentang perjuangan dan cara menaklukan Gunung Ertsberg. Bagi Wilson, Ertsberg bukan hanya sebuah gunung tapi keseluruhan kondisi geologis yang terkandung di wilayah Nemangkawi (sebutan Cartensz bagi orang Amungme). Wilson tertarik dengan Ertsberg karena merupakan singkapan permukaan dari endapan bijih tembaga yang lebih besar terkandung di dalam tanah. Orang Amungme menyebut Ertsberg yaitu Yelsegel Ongopsegel yang berarti gunung berkilat menyerupai bulu burung Cenderawasih Hitam (Barotia civilata). "Karena itu tak heran kalau mereka percaya bahwa tempat itu sangat keramat dan sakral," tegas Arnold Mampioper dalam buku Amungme Manusia Utama dari Nemangkawi Pegunungan Cartensz. Kini Yelsegel Ongopsegel sudah tak berkilau lagi dan ditutup tahun 1988. Bahkan bekas galiannya sudah berubah menjadi sebuah lubang raksasa penampung air hujan. Untuk mengenang Forbes Wilson kubangan air itu dinamakan Danau Wilson. Sedangkan Grasberg dalam bahasa Amungme disebut Tenogoma atau Emagasin karena banyak ditumbuhi rumput. Selanjutnya George A Maley dalam bukunya berjudul Grasberg menjelaskan bahwa Grasberg mengandung deposit sebesar 1,76 miliar ton batuan bijih dengan kadar rata-rata 1,11 persen tembaga atau sama dengan 35,2 milyar pon logam tembaga murni.
"Kandungan emasnya juga sangat tinggi yaitu sebanyak 49 juta try ons, sama dengan separuh jumlah seluruh emas yang diperoleh dari California selama demam emas dulu. Anehnya, deposit yang luar biasa besar ini terletak hanya tiga kilometer dari Ertsberg. Baru dibor 15 tahun setelah tambang disebelahnya dikerjakan" tutur Mealey. Lalu seberapa lamakah penambangan Grasberg berproduksi? Menurut perhitungan George A. Mealey jika dengan tingkat produksi sekitar 150 ton per hari per pegawai diperlukan waktu 45 tahun untuk menambang cadangan terbukti dan terkira. Saat ini produksi Grasberg sudah berjalan selama 15 tahun. Berarti tinggal 30 tahun lagi tambang Grasberg digali dan diledakan. Waktu 30 tahun bisa saja berlalu dalam hitungan detik, karena kita terlalu asyik menambang. Apalagi Pemerintah Indonesia dalam dokumen AMDAL telah menyetujui kenaikan tingkat produksi sampai 300 ribu ton per hari.
Penggalian dan peledakan terus dilakukan tiada henti. Grasberg juga pernah memakan korban jiwa. Beberapa pekerja tewas dan diduga tertimbun longsoran di open pit mining Grasberg. Sebuah kecelakaan bisa juga terjadi pada sebuah perusahaan raksasa yang pernah meraih penghargaan Zero Accident.
Mealey menuturkan pengalamannya bahwa selama ia bekerja di dunia pertambangan baru kali ini menemukan cara baru menentang kekuatan alam yaitu dengan memotong ayam hitam lalu menyemburkan darahnya di sekitar lokasi kerja. Hasilnya tidak sia-sia, pekerjaan mulus dan tanpa hambatan. Bahkan dia mengusulkan teknik ini perlu diterbitkan dalam buku saku penambangan.
Longsor di Area Tambang
Salah siapa kalau mereka ikut mendulang berdampingan dengan perusahaan tambang terbesar di bumi Amungsa? Meski pemerintah kabupaten sudah memberikan beberapa pelarangan tanpa mengeluarkan perda tapi daya tarik logam mulia ini selalu menggiurkan. Bayangkan bisa menghasilkan berjuta-juta rupiah dalam hitungan minggu saja.
Meski telah berkali-kali terkena longsor dan memakan korban tetapi proyek pendulangan jalan terus. Bukankah serpihan kilauan emas sangat menjanjikan bagi mereka. Pasar sudah tersedia di Kota Timika, Ibukota Kabupaten Mimika untuk membeli satu gram emas bahkan bisa lebih dari itu.
Bukan hanya para pendulang saja yang terkena bencana dan korban longsoran. Oktober 2004 lalu di lokasi tambang Grasberg, tepat pukul 05.30 pagi WP terdengar suara gemuruh dari atas melungsur batuan tanah, dan lumpur menerjang dengan ganasnya. Dalam sekejap 13 anggota opeartion crew IV terbenam dalam 2,3 juta meter kubik materi longsor. Salah seorang sopir, Fredrik Rumere lolos dari terjangan maut.
Ia berhasil selamat sedangkan empat temannya sampai saat ini hilang ditelan material dan belum ditemukan. Bau mayat yang menyengat hidung mulai menyambar di sekitar lokasi kejadian dari timbunan tersebut.
Longsor terjadi di bagian selatan area tambang terbuka Grasberg. Longsoran itu terjadi pada lokasi pertemuan batuan poker chip di zona lemah dan batuan instrusif dengan ketinggian 3.800 sampai 4000 kaki di atas permukaan laut. Lokasi tambang Grasberg terletak pada ketinggian 4200 meter sedangkan puncaknya mencapai 4.209 meter.
Kondisi kerja di Grasberg barangkali yang paling terberat di dunia tulis George A Mealey dalam bukunya berjudul Grasberg, sebab hujan dan kabut selalu datang setiap hari menciptakan kondisi rawan bagi keselamatan. Selain itu menelan biaya besar untuk pemeliharaan alat. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa pemeliharaan jalan di Grasberg menelan biaya tiga kali lipat jika dibandingkan di tempat lain.
“Pada dasarnya tambang tidak pernah tutup, tetapi kabut tebal sangat membatasi jarak pandang, sehingga bagian tertentu dari tambang harus dihentikan operasinya selama 25 menit setiap harinya, yang berarti memperbesar biaya operasi,” tegas George Mealey.
Aktivitas penambangan PT Freeport di Tanah Papua dimulai sejak 19 April 1967 secara resmi membuka sayapnya di Irian Barat. Dua tahun sebelum pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dilakukan, perusahaan raksasa milik Amerika Serikat sudah menancapkan kukunya di tanah orang Papua. Kemudian 1973 Presiden Soeharto meresmikan penambangan perdana tambang tembaga di Gunung Ertsberg. Lubang bekas tambang Ertsberg kini menjadi Danau Wilson , sebagai penghormatan kepada Forbes Wilson, pemimpin ekspedisi Freeport 1960 saat Belanda masih bercokol di tanah Papua.
Kini Danau Wilson berfungsi sebagai persediaan air untuk operasi pabrik pengolahan serta membangkitkan tenaga listrik dengan kapasitas 2,5 megawatt. “Oleh karena itu perlu diusahakan agar lubang tambang Grasberg tidak terisi air pada saat yang terlalu dini, sehingga penirisan harus tetap dilakukan dengan baik,” tegas George A Mealey.
Saat ini perusahaan PT Freeport mulai mengapalkan 4000 ton tailing yang oleh media lokal di Papua disebut sirsat atau pasir sisa tambang menjadi bahan baku pembangunan jalan di Kabupaten Merauke. Studi yang dilakukan LAPI ITB untuk memanfaatkan tailing sejak tahun 2000 lalu kini mulai digunakan sebagai bahan baku semen. Walau demikian untuk mengikat sebuah tailing sudah jelas membutuhkan banyak polimer-polimer untuk membantu sebuah semen eks tailing (sirsat).
Lalu timbul pertanyaan apakah tailing itu sudah bebas dari limbah logam berat? Pengalaman warga di Kampung Omawita di luar areal konsesi PT Freeport menyingkapkan bahwa warna tambelo sejenis ulat kayu bakau sudah berubah warna kehitam-hitaman karena logam tembaga (Cu) dan rasanya sudah tak seenak dulu.
Kepada penulis, mantan Vice President Environmental, Dr Bruce Marsh pernah menuturkan bahwa jangan khawatirkan pasca tambang karena sudah menyiapkan semua rencana setelah Grasberg berakhir. Apalagi yang namanya ghost town, tidak akan ada di lokasi bekas tambang di sana .
Walau demikian peneliti dari Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, Ir Musa Sombuk, Msc. mengatakan, kalau mau berbicara tentang pasca tambang memang masih lama sekitar 2039, tetapi indikasi perbaikan ke arah itu bisa dilihat dari kegiatan sepuluh tahun terakhir.
“Saya melihat selama sepuluh tahun terakhir ini belum ada landasan yang kuat pasca tambang,” tegas mahasiswa program doktor Universitas Nasional Australia itu, saat berdiskusi dengan penulis di Jayapura 4 Juli lalu.
Menyinggung soal sirsat atau tailing, menurut Sombuk perlu mengkaji lebih dalam, apakah semen tailing bebas dari logam berat (B3) atau tidak meskipun telah dicampur dengan polimer. “Sedang kata sirsat hanyalah permainan public relation untuk memperhalus kata tailing yang dianggap tabu bagi mereka,” ujar Sombuk.
Bagaimana dengan sedimentasi tailing yang telah berlangsung bertahun-tahun di kawasan bumi Suku Kamoro. Rupanya mata rantai makanan di daerah Omawita, Kaugapu dan sepanjang Kali Ajkwa terputus akibat sedimentasi tailing. Persoalannya sekarang mampukah semua pihak terutama pemerintah pemberi hak eksplorasi dan penerima mandat untuk menambang PT FI memperbaiki kembali mata rantai makanan yang telah terputus itu?
Ironis memang, investasi yang tadinya bisa membawa kesejahteraan masyarakat terpaksa harus memakan banyak korban. Mulai dari tuduhan separatis karena merasa hak-hak mereka dirampas hingga mendulang emas karena tuntutan ekonomi dan perubahan sosial budaya.
Kemilau emas dan tambang ternyata tidak mereka nikmati dan hanya mencari remah-remah emas di seputar sisa tailing di ketinggian ribuan meter. Mereka menahan dinginnya ketinggian dan air keruh Kali Ajkwa.
Penggalian Terus Berlangsung
Sementara itu operasi Grasberg saat ini masih terus berlangsung dan penggalian terus dilakukan. Produksi berasal dari penambangan terbuka di Grasberg dan penambangan bawah tanah di wilayah timur tambang terbuka Ertsberg yaitu di Intermediate Ore Zone (IOZ) dan Deep Ore Zone(DOZ).
Limbah di sekitar lubang tambang terbuka di lembah Cartenzst, Grasberg Barat dan Lembah Wanagong. Seluruh proses penambangan hingga pemisahaan logam-logam yang bernilai ekonomi, menghasilkan timbunan batuan limbah (overburden). Produksi bijih tambang PT Freeport Indonesia saat ini meningkat terus hingga lima kali lipat dibanding sepuluh tahun lalu. Konsekuensinya jumlah limbah pun berlipat ganda. Tercatat jumlah tailing (sisa buangan tambang) per tahun sekitar 45 juta ton (PT FI 1998), lima persen (5 %) berupa pasir halus yang tidak mengendap di tanggul, terus terbawa aliran Sungai Ajkwa sampai ke Pantai Mimika. Bahkan sebelum tanggul di bagian Timur dibangun, tailing ini juga mengalir ke Sungai Minajerwi. (laporan Studi Mollusca di Kawasan Muara Sungai dan Pantai Mimika, Agustus 1999). Dari total bijih yang diolah hanya 3-4 % menjadi konsentrat yang mengandung emas, perak dan tembaga, lainnya limbah yang disebut tailing. Tailing dalam bentuk lumpur (slurry) dibuang dari dataran tinggi melalui sungai Aghawagon, Otonoma, dan Ajkwa dan diendapkan di dataran rendah Ajkwa. Akibatnya terjadi perubahan pada habitat flora sub alpine, geoteknik, geokimia dan geomorfologi, termasuk flora teresterial, biota akuatik, dan kualitas air.
General Superintendent Mine Surface Enginering PT FI, Dani Hamdani mengatakan, pertambangan sangat ditentukan sejauhmana informasi didapatkan dari alam itu sendiri, sehingga dalam menentukan sesuatu hal pada dua tahun lalu pihaknya telah merencanakan bahwa operasi Grasberg akan selesai 2013 mendatang.
"Hanya saja dalam perkembangannya, dari group geologi dan geotek telah menemukan suatu informasi baru bahwa akhirnya umur dari tambang berobah menjadi 2015," ujar Dani Hamdani kepada wartawan di Jayapura saat memberikan materi pada acara Seminar dan Kuliah Umum di Kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Jumat , 22 Februari 2008 lalu. Ditambahkan pihaknya telah dinyatakan mampu, baik dalam perencanaan tambang maupun sampai kepada opearasi sehari-hari. Saat ini sedang dilakukan pengeboran-pengeboran di Grasberg under ground mining termasuk mine plainer.
Kaya Deposit
Forbes Wilson dalam bukunya berjudul The Conquest of Copper Mountain lebih banyak menulis tentang perjuangan dan cara menaklukan Gunung Ertsberg. Bagi Wilson, Ertsberg bukan hanya sebuah gunung tapi keseluruhan kondisi geologis yang terkandung di wilayah Nemangkawi (sebutan Cartensz bagi orang Amungme). Wilson tertarik dengan Ertsberg karena merupakan singkapan permukaan dari endapan bijih tembaga yang lebih besar terkandung di dalam tanah. Orang Amungme menyebut Ertsberg yaitu Yelsegel Ongopsegel yang berarti gunung berkilat menyerupai bulu burung Cenderawasih Hitam (Barotia civilata). "Karena itu tak heran kalau mereka percaya bahwa tempat itu sangat keramat dan sakral," tegas Arnold Mampioper dalam buku Amungme Manusia Utama dari Nemangkawi Pegunungan Cartensz. Kini Yelsegel Ongopsegel sudah tak berkilau lagi dan ditutup tahun 1988. Bahkan bekas galiannya sudah berubah menjadi sebuah lubang raksasa penampung air hujan. Untuk mengenang Forbes Wilson kubangan air itu dinamakan Danau Wilson. Sedangkan Grasberg dalam bahasa Amungme disebut Tenogoma atau Emagasin karena banyak ditumbuhi rumput. Selanjutnya George A Maley dalam bukunya berjudul Grasberg menjelaskan bahwa Grasberg mengandung deposit sebesar 1,76 miliar ton batuan bijih dengan kadar rata-rata 1,11 persen tembaga atau sama dengan 35,2 milyar pon logam tembaga murni.
"Kandungan emasnya juga sangat tinggi yaitu sebanyak 49 juta try ons, sama dengan separuh jumlah seluruh emas yang diperoleh dari California selama demam emas dulu. Anehnya, deposit yang luar biasa besar ini terletak hanya tiga kilometer dari Ertsberg. Baru dibor 15 tahun setelah tambang disebelahnya dikerjakan" tutur Mealey. Lalu seberapa lamakah penambangan Grasberg berproduksi? Menurut perhitungan George A. Mealey jika dengan tingkat produksi sekitar 150 ton per hari per pegawai diperlukan waktu 45 tahun untuk menambang cadangan terbukti dan terkira. Saat ini produksi Grasberg sudah berjalan selama 15 tahun. Berarti tinggal 30 tahun lagi tambang Grasberg digali dan diledakan. Waktu 30 tahun bisa saja berlalu dalam hitungan detik, karena kita terlalu asyik menambang. Apalagi Pemerintah Indonesia dalam dokumen AMDAL telah menyetujui kenaikan tingkat produksi sampai 300 ribu ton per hari.
Penggalian dan peledakan terus dilakukan tiada henti. Grasberg juga pernah memakan korban jiwa. Beberapa pekerja tewas dan diduga tertimbun longsoran di open pit mining Grasberg. Sebuah kecelakaan bisa juga terjadi pada sebuah perusahaan raksasa yang pernah meraih penghargaan Zero Accident.
Mealey menuturkan pengalamannya bahwa selama ia bekerja di dunia pertambangan baru kali ini menemukan cara baru menentang kekuatan alam yaitu dengan memotong ayam hitam lalu menyemburkan darahnya di sekitar lokasi kerja. Hasilnya tidak sia-sia, pekerjaan mulus dan tanpa hambatan. Bahkan dia mengusulkan teknik ini perlu diterbitkan dalam buku saku penambangan.
Longsor di Area Tambang
Salah siapa kalau mereka ikut mendulang berdampingan dengan perusahaan tambang terbesar di bumi Amungsa? Meski pemerintah kabupaten sudah memberikan beberapa pelarangan tanpa mengeluarkan perda tapi daya tarik logam mulia ini selalu menggiurkan. Bayangkan bisa menghasilkan berjuta-juta rupiah dalam hitungan minggu saja.
Meski telah berkali-kali terkena longsor dan memakan korban tetapi proyek pendulangan jalan terus. Bukankah serpihan kilauan emas sangat menjanjikan bagi mereka. Pasar sudah tersedia di Kota Timika, Ibukota Kabupaten Mimika untuk membeli satu gram emas bahkan bisa lebih dari itu.
Bukan hanya para pendulang saja yang terkena bencana dan korban longsoran. Oktober 2004 lalu di lokasi tambang Grasberg, tepat pukul 05.30 pagi WP terdengar suara gemuruh dari atas melungsur batuan tanah, dan lumpur menerjang dengan ganasnya. Dalam sekejap 13 anggota opeartion crew IV terbenam dalam 2,3 juta meter kubik materi longsor. Salah seorang sopir, Fredrik Rumere lolos dari terjangan maut.
Ia berhasil selamat sedangkan empat temannya sampai saat ini hilang ditelan material dan belum ditemukan. Bau mayat yang menyengat hidung mulai menyambar di sekitar lokasi kejadian dari timbunan tersebut.
Longsor terjadi di bagian selatan area tambang terbuka Grasberg. Longsoran itu terjadi pada lokasi pertemuan batuan poker chip di zona lemah dan batuan instrusif dengan ketinggian 3.800 sampai 4000 kaki di atas permukaan laut. Lokasi tambang Grasberg terletak pada ketinggian 4200 meter sedangkan puncaknya mencapai 4.209 meter.
Kondisi kerja di Grasberg barangkali yang paling terberat di dunia tulis George A Mealey dalam bukunya berjudul Grasberg, sebab hujan dan kabut selalu datang setiap hari menciptakan kondisi rawan bagi keselamatan. Selain itu menelan biaya besar untuk pemeliharaan alat. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa pemeliharaan jalan di Grasberg menelan biaya tiga kali lipat jika dibandingkan di tempat lain.
“Pada dasarnya tambang tidak pernah tutup, tetapi kabut tebal sangat membatasi jarak pandang, sehingga bagian tertentu dari tambang harus dihentikan operasinya selama 25 menit setiap harinya, yang berarti memperbesar biaya operasi,” tegas George Mealey.
Aktivitas penambangan PT Freeport di Tanah Papua dimulai sejak 19 April 1967 secara resmi membuka sayapnya di Irian Barat. Dua tahun sebelum pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dilakukan, perusahaan raksasa milik Amerika Serikat sudah menancapkan kukunya di tanah orang Papua. Kemudian 1973 Presiden Soeharto meresmikan penambangan perdana tambang tembaga di Gunung Ertsberg. Lubang bekas tambang Ertsberg kini menjadi Danau Wilson , sebagai penghormatan kepada Forbes Wilson, pemimpin ekspedisi Freeport 1960 saat Belanda masih bercokol di tanah Papua.
Kini Danau Wilson berfungsi sebagai persediaan air untuk operasi pabrik pengolahan serta membangkitkan tenaga listrik dengan kapasitas 2,5 megawatt. “Oleh karena itu perlu diusahakan agar lubang tambang Grasberg tidak terisi air pada saat yang terlalu dini, sehingga penirisan harus tetap dilakukan dengan baik,” tegas George A Mealey.
Selasa, 05 Agustus 2008
Tubuh bijih Grasberg ditambang dengan menggunakan cara penambangan terbuka, yang cocok untuk Grasberg karena keberadaannya yang dekat dengan permukaan. Dengan penambangan terbuka, maka dimungkinkan pengerahan peralatan berat untuk pekerjaan tanah yang sangat besar, yang mampu mencapai tingkat penambangan yang tinggi pada biaya satuan yang paling rendah.
Pada tambang terbuka Grasberg digunakan peralatan shovel dan truk besar untuk menambang bahan. Bahan tersebut termasuk klasifikasi bijih atau limbah, tergantung dari nilai ekonomis bahan tersebut. Alat shovel menggali bahan pada daerah-daerah berbeda di dalam tambang terbuka, dan memuat bahan ke atas truk angkut untuk dibawa keluar tambang terbuka.
Bijih ditempatkan ke dalam alat penghancur bijih dan diangkut ke pabrik pengolahan (mill) untuk diproses. Batuan limbah (overburden) dibuang dengan truk ke daerah-daerah penempatan yang telah ditentukan, atau ke dalam alat penghancur OHS pada jalan HEAT untuk ditempatkan di Wanagon Bawah di samping alat penimbun (stacker).
Sarana-sarana utama yang ada pada lokasi tambang terbuka termasuk bengkel-bengkel perawatan, tambang batu gamping dan pabrik pemrosesan, serta fungsi pendukung lainnya dan perkantoran.
Lazimnya, bahan-bahan dan perlengkapan dibawa ke lokasi tambang terbuka dengan menggunakan tram. Alat berat diangkut dengan menggunakan wheeled lowboy melalui Jalan HEAT, yang merupakan infrastruktur yang terbukti sangat vital untuk pengangkutan jenis peralatan yang diperlukan di tambang terbuka Grasberg yang sangat besar.
Pengembangan
Pengembangan tambang terbuka Grasberg dilakukan dengan menambang sejumlah daerah (pushback) secara bersamaan. Setiap pushback merupakan bagian dari sebuah rencana pengembangan berjangka lebih panjang untuk menambang cadangan. Beberapa pushback perlu waktu bertahun-tahun untuk memindahkan overburden sebelum bijih terpapar.
Di Grasberg, pushback kami yang utama yang menghasilkan bijih adalah 6N. Jadwal pelepasan bijih berkadar tinggi didasarkan atas pemindahan overburden tepat sebelum bijih ditambang. Ketika satu pushback selesai dikerjakan, maka pushback berikutnya, overburdennya telah dikupas sehingga bisa mulai menghasilkan bijih. Jadwal keseluruhan tambang terbuka dirancang guna memaksimalkan nilai bersih terkini (net present value) dari sumber daya tersebut.
Penempatan Overburden
Overburden adalah batuan tanpa nilai ekonomis atau yang nilai ekonomisnya kecil, yang membungkus atau mengelilingi sebuah cadangan. Sepanjang masa Grasberg, sekitar 3,4 miliar ton metrik overburden akan ditambang guna menyingkap 1,4 miliar ton metrik bijih yang bernilai ekonomis. Overburden terdiri dari sejumlah jenis batu alam yang berbeda, termasuk batu gamping. Overburden ditempatkan di daerah-daerah yang memungkinkan tambang terbuka dikembangkan sedekat mungkin untuk mengurangi biaya.
Daerah-daerah utama tersebut berada di padang rumput Carstensz dan daerah Wanagon di sebelah barat dan utara. Overburden tersebut diangkut menuju daerah-daerah tersebut terutama di atas truk. Di Wanagon Bawah, truk tersebut menuang batuan tersebut ke dalam alat penghancur yang ada pada jalan HEAT, dan bahan tersebut di kirim ke alat penimbun (stacker) yang akan menempatkan bahan di Wanagon Bawah. Sepanjang masa tambang terbuka, rasio pengupasan (perbandingan overburden yang dipindahkan terhadap bijih) adalah 2,5 di mana dari 1990 - 2005 rasionya adalah 2,8 dan diperkirakan dari saat ini hingga akhir masa tambang terbuka, rasionya 2,2. Saat tambang terbuka selesai dikerjakan, daerah-daerah overburden kelak sudah dihijaukan kembali.
Angka-angka Kunci Operasional 100% Operasional
2005
2006
Tingkat penambangan (000 /th)
692
663
Strip ratio
3.1x
2.9
Saat ini kami memanfaatkan 17 shovel besar dan 148 truk pengangkut untuk menambang permukaan Grasberg.
Keunggulan Operasional
Program-program peningkatan yang tengah berjalan terpusat pada penggerak nilai didalam operasional kami, yakni Grasberg. Upaya-upaya awal berhasil menetapkan sasaran produktivitas dari armada truk dan shovel kami. Fokus dari prakarsa-prakarsa adalah peningkatan produktivitas truk dan shovel, pengeboran dan peledakan (drilling dan blasting), scorecard operator, pemeliharaan lokasi, pengurangan inventaris, shift/jadwal, pelatihan penyeliaan garis depan, dan penggunaan kendaraan ringan. Seiring dengan pencapaian sasaran produktivitas, kami melakukan identifikasi terhadap peluang pengurangan biaya. Salah satunya adalah tenaga kerja, yang terpusat pada penyelarasan lokasi kerja, tingkatan penugasan, dan peningkatan pelatihan dari pekerja baru yang direkrut dari lembaga pelatihan kami.
Golden HorseshoePengaturan urutan dalam penambangan "golden horseshoe" di dalam lubang Grasberg dapat menghasilkan beberapa variasi produksi logam dari waktu ke waktu.
Kami tetap melakukan analisa rencana jangka yang lebih panjang untuk menilai rancangan optimal terhadap tambang terbuka Grasberg, yang dapat berpengaruh terhadap pengaturan waktu pengembangan block cave Grasberg bawah tanah. Rencana kami yang terdahulu mencakup transisi dari tambang terbuka Grasberg ke block cave Grasberg pada tahun 2015. PTFI berharap dapat menyelesaikan kajian yang dilakukannya saat ini terhadap rencana berjangka lebih panjang, sebelum akhir tahun 2006.
Kami mempunyai dua sarana tram dari mill ke tambang. Yang pertama dibuat pada tahun 1971 dan saat ini digunakan untuk membawa peralatan, bahan, dan orang, selain untuk mengangkut bijih dari tambang ke mill. Ketika dibangun, tram tersebut merupakan tram udara dengan jarak bebas terpanjang didunia. Tram kedua dibangun pada tahun 1989. Setelah pembangunan system ore pass pada tahun 1989, kami tak lagi menggunakan tram untuk mengirim bijih ke mill.
Peralatan Tambang
Type
Size
#
Shovel
O&K RH200
30m³
3
Bucyrus 495
42³
4
P&H 4100
42m³
4
P&H 2800
34m³
6
Haul Truck
CAT 785
135mt
11
CAT 793
220mt
98
Komatsu 930E
290mt
27
CAT 797
320mt
12
Alat Pendukung
Kami juga menggunakan CAT 777 untuk bongkar muat dan kegiatan pendukung lainnya.
Kami menggunakan beberapa alat bergerak untuk kegiatan pendukung; loader, dozer, excavator, grader, truk servis, crane, drill, dll.
Mitra Utama di Grasberg
Drilltech/SandvikPengeboran blasthole dan pemeliharaan bor.
Trakindo CATPemeliharaan truk.
Benches
Tinggi kemiringan 15 meter dengan sudut muka 65°. Kemiringan berkisar dari 34° hingga 48°, tergantung berbagai pertimbangan geoteknis.
Pengeboran dan Peledakan
Pola yang lazim digunakan 10 x 10 x 17 meter.Bahan peledak ANFO.
Curah Hujan
Rata-rata 10mm/hari (145 inci/tahun).
www.ptfi.co.id
www.fcx.com Kembali ke Atas
Pada tambang terbuka Grasberg digunakan peralatan shovel dan truk besar untuk menambang bahan. Bahan tersebut termasuk klasifikasi bijih atau limbah, tergantung dari nilai ekonomis bahan tersebut. Alat shovel menggali bahan pada daerah-daerah berbeda di dalam tambang terbuka, dan memuat bahan ke atas truk angkut untuk dibawa keluar tambang terbuka.
Bijih ditempatkan ke dalam alat penghancur bijih dan diangkut ke pabrik pengolahan (mill) untuk diproses. Batuan limbah (overburden) dibuang dengan truk ke daerah-daerah penempatan yang telah ditentukan, atau ke dalam alat penghancur OHS pada jalan HEAT untuk ditempatkan di Wanagon Bawah di samping alat penimbun (stacker).
Sarana-sarana utama yang ada pada lokasi tambang terbuka termasuk bengkel-bengkel perawatan, tambang batu gamping dan pabrik pemrosesan, serta fungsi pendukung lainnya dan perkantoran.
Lazimnya, bahan-bahan dan perlengkapan dibawa ke lokasi tambang terbuka dengan menggunakan tram. Alat berat diangkut dengan menggunakan wheeled lowboy melalui Jalan HEAT, yang merupakan infrastruktur yang terbukti sangat vital untuk pengangkutan jenis peralatan yang diperlukan di tambang terbuka Grasberg yang sangat besar.
Pengembangan
Pengembangan tambang terbuka Grasberg dilakukan dengan menambang sejumlah daerah (pushback) secara bersamaan. Setiap pushback merupakan bagian dari sebuah rencana pengembangan berjangka lebih panjang untuk menambang cadangan. Beberapa pushback perlu waktu bertahun-tahun untuk memindahkan overburden sebelum bijih terpapar.
Di Grasberg, pushback kami yang utama yang menghasilkan bijih adalah 6N. Jadwal pelepasan bijih berkadar tinggi didasarkan atas pemindahan overburden tepat sebelum bijih ditambang. Ketika satu pushback selesai dikerjakan, maka pushback berikutnya, overburdennya telah dikupas sehingga bisa mulai menghasilkan bijih. Jadwal keseluruhan tambang terbuka dirancang guna memaksimalkan nilai bersih terkini (net present value) dari sumber daya tersebut.
Penempatan Overburden
Overburden adalah batuan tanpa nilai ekonomis atau yang nilai ekonomisnya kecil, yang membungkus atau mengelilingi sebuah cadangan. Sepanjang masa Grasberg, sekitar 3,4 miliar ton metrik overburden akan ditambang guna menyingkap 1,4 miliar ton metrik bijih yang bernilai ekonomis. Overburden terdiri dari sejumlah jenis batu alam yang berbeda, termasuk batu gamping. Overburden ditempatkan di daerah-daerah yang memungkinkan tambang terbuka dikembangkan sedekat mungkin untuk mengurangi biaya.
Daerah-daerah utama tersebut berada di padang rumput Carstensz dan daerah Wanagon di sebelah barat dan utara. Overburden tersebut diangkut menuju daerah-daerah tersebut terutama di atas truk. Di Wanagon Bawah, truk tersebut menuang batuan tersebut ke dalam alat penghancur yang ada pada jalan HEAT, dan bahan tersebut di kirim ke alat penimbun (stacker) yang akan menempatkan bahan di Wanagon Bawah. Sepanjang masa tambang terbuka, rasio pengupasan (perbandingan overburden yang dipindahkan terhadap bijih) adalah 2,5 di mana dari 1990 - 2005 rasionya adalah 2,8 dan diperkirakan dari saat ini hingga akhir masa tambang terbuka, rasionya 2,2. Saat tambang terbuka selesai dikerjakan, daerah-daerah overburden kelak sudah dihijaukan kembali.
Angka-angka Kunci Operasional 100% Operasional
2005
2006
Tingkat penambangan (000 /th)
692
663
Strip ratio
3.1x
2.9
Saat ini kami memanfaatkan 17 shovel besar dan 148 truk pengangkut untuk menambang permukaan Grasberg.
Keunggulan Operasional
Program-program peningkatan yang tengah berjalan terpusat pada penggerak nilai didalam operasional kami, yakni Grasberg. Upaya-upaya awal berhasil menetapkan sasaran produktivitas dari armada truk dan shovel kami. Fokus dari prakarsa-prakarsa adalah peningkatan produktivitas truk dan shovel, pengeboran dan peledakan (drilling dan blasting), scorecard operator, pemeliharaan lokasi, pengurangan inventaris, shift/jadwal, pelatihan penyeliaan garis depan, dan penggunaan kendaraan ringan. Seiring dengan pencapaian sasaran produktivitas, kami melakukan identifikasi terhadap peluang pengurangan biaya. Salah satunya adalah tenaga kerja, yang terpusat pada penyelarasan lokasi kerja, tingkatan penugasan, dan peningkatan pelatihan dari pekerja baru yang direkrut dari lembaga pelatihan kami.
Golden HorseshoePengaturan urutan dalam penambangan "golden horseshoe" di dalam lubang Grasberg dapat menghasilkan beberapa variasi produksi logam dari waktu ke waktu.
Kami tetap melakukan analisa rencana jangka yang lebih panjang untuk menilai rancangan optimal terhadap tambang terbuka Grasberg, yang dapat berpengaruh terhadap pengaturan waktu pengembangan block cave Grasberg bawah tanah. Rencana kami yang terdahulu mencakup transisi dari tambang terbuka Grasberg ke block cave Grasberg pada tahun 2015. PTFI berharap dapat menyelesaikan kajian yang dilakukannya saat ini terhadap rencana berjangka lebih panjang, sebelum akhir tahun 2006.
Kami mempunyai dua sarana tram dari mill ke tambang. Yang pertama dibuat pada tahun 1971 dan saat ini digunakan untuk membawa peralatan, bahan, dan orang, selain untuk mengangkut bijih dari tambang ke mill. Ketika dibangun, tram tersebut merupakan tram udara dengan jarak bebas terpanjang didunia. Tram kedua dibangun pada tahun 1989. Setelah pembangunan system ore pass pada tahun 1989, kami tak lagi menggunakan tram untuk mengirim bijih ke mill.
Peralatan Tambang
Type
Size
#
Shovel
O&K RH200
30m³
3
Bucyrus 495
42³
4
P&H 4100
42m³
4
P&H 2800
34m³
6
Haul Truck
CAT 785
135mt
11
CAT 793
220mt
98
Komatsu 930E
290mt
27
CAT 797
320mt
12
Alat Pendukung
Kami juga menggunakan CAT 777 untuk bongkar muat dan kegiatan pendukung lainnya.
Kami menggunakan beberapa alat bergerak untuk kegiatan pendukung; loader, dozer, excavator, grader, truk servis, crane, drill, dll.
Mitra Utama di Grasberg
Drilltech/SandvikPengeboran blasthole dan pemeliharaan bor.
Trakindo CATPemeliharaan truk.
Benches
Tinggi kemiringan 15 meter dengan sudut muka 65°. Kemiringan berkisar dari 34° hingga 48°, tergantung berbagai pertimbangan geoteknis.
Pengeboran dan Peledakan
Pola yang lazim digunakan 10 x 10 x 17 meter.Bahan peledak ANFO.
Curah Hujan
Rata-rata 10mm/hari (145 inci/tahun).
www.ptfi.co.id
www.fcx.com Kembali ke Atas
Rabu, 30 Juli 2008
Environmental Furor Brews As Feds Ponder Nickel Mine-Waste Dumping Plan
Sandy Pond is proposed as a dump for mine tailings produced by a proposed $2-billion nickel-processing plant at Long Harbour. It pits environmentalists against an area desperately in need of jobs.
Environmental Furor Brews As Feds Ponder Nickel Mine-Waste Dumping Plan
By Tara Brautigam
21 July 2008
LONG HARBOUR, Nfld. (CP) -- Armed with nothing more than a rod and reel, Andy Murphy is an unlikely environmental warrior, waging a fight against a plan to dump thousands of tonnes of mining waste into a trout pond in southeastern Newfoundland.
The battleground is Sandy Pond, a small tranquil lake not far from Long Harbour on the Avalon Peninsula, about 100 kilometres west of St. John's.
It is at the centre of a simmering dispute that pits environmental concerns against the hope for jobs in a region that desperately needs them.
"I can't believe that our federal politicians or our provincial politicians are going to allow it," said Murphy, a 56-year-old commercial and recreational fisherman.
"It's just one pond, but it's something like saying the Atlantic Ocean is just one ocean, and I can't believe that they're going to destroy it."
Mining giant Vale Inco intends to use Sandy Pond as a dump for mine tailings produced by its proposed $C2-billion nickel-processing plant at Long Harbour.
The company's environmental impact statement calls for the water basin to serve as a receptacle for more than 400,000 tonnes of effluent annually, including nickel, copper and cobalt. The nickel facility would also emit 555,000 kilograms of chemicals, including sulphur dioxide, hydrogen chloride and lead, into the air every year.
The federal and provincial cabinets are expected to announce their decisions on the environmental impact statement this summer.
The plan has divided the residents of Long Harbour.
The town of 211 - down from 522 in 1991 - is still reeling from the closure of a toxin-spewing phosphorus plant and the commercial cod fishery nearly 20 years ago.
"This region has been hit heavy over the past two decades," said Mayor Gary Keating, a supporter of the proposed nickel facility.
A project of this magnitude would revive Keating's community economically and play a major role in securing a prosperous future for Newfoundland and Labrador as a whole, he said.
The nickel plant is expected to be the first of four massive ventures to come online in Newfoundland - including the Hebron offshore oil development, the Lower Churchill hydroelectric project and an oil refinery - that would pour billions of dollars into the province. Construction could begin as early as next year.
Despite its anticipated economic benefits, the facility has generated fierce opposition.
On his back deck, Gerard Brothers points to a one-kilometre-long heap of slag jutting out of Placentia Bay, the remnant waste of the phosphorus plant.
"I grew up with pollution and I don't want to see no more pollution," the 52-year-old said.
With his daughter and wife out of work, Brothers says he struggles as his family's sole breadwinner.
"I should be one of the ones that want to see this, shouldn't I? Not for the environmental cost," the high school caretaker said.
"If that plant is coming over here, I don't want to live here."
But others say it's worth sacrificing one fish pond in a province that has thousands of them.
"To talk about this pond like it's the end of this world, it's pretty crazy," said Bob Murphy, a 51-year-old resident of nearby Dunville.
"We're dead here, we're finished here if we don't get something like that."
In 2002, changes were implemented to the federal Fisheries Act that allowed Ottawa to classify natural water bodies as tailing impoundment areas. The amended law requires mining companies that propose to dump waste into fish-bearing lakes and rivers to devise a plan to compensate for habitat loss.
In 2006, after the federal government allowed Aur Resources Inc. to dump tailings into two ponds in central Newfoundland for a copper-zinc operation, environmentalists warned water bodies across Canada would become junkyards for mining companies.
Since then, 15 mining projects have proposed to use water bodies as tailings ponds, according to Environment Canada.
"This has become a bit of a plague, quite frankly," said Catherine Coumans, a researcher with Ottawa-based MiningWatch Canada.
Coumans points out that other countries, including the United States, do not allow water bodies to be reclassified as dumps for the mining industry.
"We're feeling quite desperate about this right now," she said. "Every lake that's destroyed is a lake that's destroyed forever. We're not going to get that lake back."
Chris Doiron, chief of mining for Environment Canada, said comparisons with the practices of other countries is unfair because of differences in topography and water availability.
"There is no question that we understand that this has to be very carefully considered and that's where we think we are," Doiron said.
NDP fisheries critic Peter Stoffer said the reclassification of lakes and rivers amounts to a subsidy for the mining industry. He said he finds it laughable that mining companies would argue that tailings ponds pose less environmental harm than man-made pits.
"That's nonsense," Stoffer said.
"The only reason they're using a freshwater lake to dump their tailings in is because it's cheaper."
In Vale Inco's case, that's true. After evaluating 12 options for waste storage, it concluded that a man-made containment would cost $490 million. Converting Sandy Pond would cost $62 million.
But company spokesman Bob Carter said an excavated pit would leave a larger ecological footprint.
"Just by way of illustration, it would be an area of about 9,200 Olympic swimming pools in terms of its capacity," Carter said.
"Even if you remove the economic, or financial criteria from the equation, Sandy Pond still is the best alternative."
Keating said he understands why some residents in his town would have their reservations, though he adds that those concerns are overblown.
"If you don't sacrifice our surroundings to some degree, you can never have anything," he said.
"That's life."
As part of its plan to compensate for the loss of fish habitat, subject to approval by the Department of Fisheries and Oceans, Vale Inco would transfer fish out of Sandy Pond into two smaller nearby ponds. Those ponds would be flooded to create one larger lake to hold the extra fish.
But concerns remain that waterfowl could still be exposed to harmful chemicals in the tailings pond.
In its environmental impact statement, Vale Inco said short exposures to the water would not be lethal to birds, and that bird ingestion of Sandy Pond water would be "occasional and acute, rather than chronic," because there are other water bodies nearby.
Vale Inco has not yet determined whether the plant would use hydrometallurgical technology - considered to be more energy efficient than traditional smelting methods - to extract nickel from Voisey's Bay concentrate in Labrador.
The company is expected to decide whether that technology is economically and technically feasible by November.
Environmental Furor Brews As Feds Ponder Nickel Mine-Waste Dumping Plan
By Tara Brautigam
21 July 2008
LONG HARBOUR, Nfld. (CP) -- Armed with nothing more than a rod and reel, Andy Murphy is an unlikely environmental warrior, waging a fight against a plan to dump thousands of tonnes of mining waste into a trout pond in southeastern Newfoundland.
The battleground is Sandy Pond, a small tranquil lake not far from Long Harbour on the Avalon Peninsula, about 100 kilometres west of St. John's.
It is at the centre of a simmering dispute that pits environmental concerns against the hope for jobs in a region that desperately needs them.
"I can't believe that our federal politicians or our provincial politicians are going to allow it," said Murphy, a 56-year-old commercial and recreational fisherman.
"It's just one pond, but it's something like saying the Atlantic Ocean is just one ocean, and I can't believe that they're going to destroy it."
Mining giant Vale Inco intends to use Sandy Pond as a dump for mine tailings produced by its proposed $C2-billion nickel-processing plant at Long Harbour.
The company's environmental impact statement calls for the water basin to serve as a receptacle for more than 400,000 tonnes of effluent annually, including nickel, copper and cobalt. The nickel facility would also emit 555,000 kilograms of chemicals, including sulphur dioxide, hydrogen chloride and lead, into the air every year.
The federal and provincial cabinets are expected to announce their decisions on the environmental impact statement this summer.
The plan has divided the residents of Long Harbour.
The town of 211 - down from 522 in 1991 - is still reeling from the closure of a toxin-spewing phosphorus plant and the commercial cod fishery nearly 20 years ago.
"This region has been hit heavy over the past two decades," said Mayor Gary Keating, a supporter of the proposed nickel facility.
A project of this magnitude would revive Keating's community economically and play a major role in securing a prosperous future for Newfoundland and Labrador as a whole, he said.
The nickel plant is expected to be the first of four massive ventures to come online in Newfoundland - including the Hebron offshore oil development, the Lower Churchill hydroelectric project and an oil refinery - that would pour billions of dollars into the province. Construction could begin as early as next year.
Despite its anticipated economic benefits, the facility has generated fierce opposition.
On his back deck, Gerard Brothers points to a one-kilometre-long heap of slag jutting out of Placentia Bay, the remnant waste of the phosphorus plant.
"I grew up with pollution and I don't want to see no more pollution," the 52-year-old said.
With his daughter and wife out of work, Brothers says he struggles as his family's sole breadwinner.
"I should be one of the ones that want to see this, shouldn't I? Not for the environmental cost," the high school caretaker said.
"If that plant is coming over here, I don't want to live here."
But others say it's worth sacrificing one fish pond in a province that has thousands of them.
"To talk about this pond like it's the end of this world, it's pretty crazy," said Bob Murphy, a 51-year-old resident of nearby Dunville.
"We're dead here, we're finished here if we don't get something like that."
In 2002, changes were implemented to the federal Fisheries Act that allowed Ottawa to classify natural water bodies as tailing impoundment areas. The amended law requires mining companies that propose to dump waste into fish-bearing lakes and rivers to devise a plan to compensate for habitat loss.
In 2006, after the federal government allowed Aur Resources Inc. to dump tailings into two ponds in central Newfoundland for a copper-zinc operation, environmentalists warned water bodies across Canada would become junkyards for mining companies.
Since then, 15 mining projects have proposed to use water bodies as tailings ponds, according to Environment Canada.
"This has become a bit of a plague, quite frankly," said Catherine Coumans, a researcher with Ottawa-based MiningWatch Canada.
Coumans points out that other countries, including the United States, do not allow water bodies to be reclassified as dumps for the mining industry.
"We're feeling quite desperate about this right now," she said. "Every lake that's destroyed is a lake that's destroyed forever. We're not going to get that lake back."
Chris Doiron, chief of mining for Environment Canada, said comparisons with the practices of other countries is unfair because of differences in topography and water availability.
"There is no question that we understand that this has to be very carefully considered and that's where we think we are," Doiron said.
NDP fisheries critic Peter Stoffer said the reclassification of lakes and rivers amounts to a subsidy for the mining industry. He said he finds it laughable that mining companies would argue that tailings ponds pose less environmental harm than man-made pits.
"That's nonsense," Stoffer said.
"The only reason they're using a freshwater lake to dump their tailings in is because it's cheaper."
In Vale Inco's case, that's true. After evaluating 12 options for waste storage, it concluded that a man-made containment would cost $490 million. Converting Sandy Pond would cost $62 million.
But company spokesman Bob Carter said an excavated pit would leave a larger ecological footprint.
"Just by way of illustration, it would be an area of about 9,200 Olympic swimming pools in terms of its capacity," Carter said.
"Even if you remove the economic, or financial criteria from the equation, Sandy Pond still is the best alternative."
Keating said he understands why some residents in his town would have their reservations, though he adds that those concerns are overblown.
"If you don't sacrifice our surroundings to some degree, you can never have anything," he said.
"That's life."
As part of its plan to compensate for the loss of fish habitat, subject to approval by the Department of Fisheries and Oceans, Vale Inco would transfer fish out of Sandy Pond into two smaller nearby ponds. Those ponds would be flooded to create one larger lake to hold the extra fish.
But concerns remain that waterfowl could still be exposed to harmful chemicals in the tailings pond.
In its environmental impact statement, Vale Inco said short exposures to the water would not be lethal to birds, and that bird ingestion of Sandy Pond water would be "occasional and acute, rather than chronic," because there are other water bodies nearby.
Vale Inco has not yet determined whether the plant would use hydrometallurgical technology - considered to be more energy efficient than traditional smelting methods - to extract nickel from Voisey's Bay concentrate in Labrador.
The company is expected to decide whether that technology is economically and technically feasible by November.
Ecological fears over venture between BHP and Indonesian miner
Ecological fears over venture between BHP and Indonesian miner
Anglo-Australian giant BHP Billiton and an Indonesian firm announced Thursday a massive nickel mining partnership that has environmentalists raising concerns about a protected island paradise.
JAKARTA (AFP) — Anglo-Australian giant BHP Billiton and an Indonesian firm announced Thursday a massive nickel mining partnership that has environmentalists raising concerns about a protected island paradise.
The 50-50 joint venture between BHP and state-owned Antam in eastern Indonesia has raised fears for marine life in the rich waters off Gag Island in West Papua province.
The companies have released few details of the plan, which is subject to their boards' approvals, but a BHP Billiton spokeswoman in Melbourne said it related to deposits on Gag and Halmahera Island in North Maluku.
She could not confirm reports that it could lead to the development of a 4.9-billion-dollar nickel smelter. "This is really early days. The agreement's conditional on approval by the boards of BHP Billiton and Antam. The BHP Billiton board hasn't yet approved any specific project," she told AFP.
Indonesia's Investment Coordinating Board has said the joint venture will involve the creation of nickel mines and refineries in Maluku and West Papua valued at 2.5 billion dollars.
The forests of Gag Island, adjacent to the Raja Ampat island group off the western tip of the Papuan mainland, are technically protected but in 2004 the government allowed exceptions for certain companies to mine there.
The removal of the restrictions came amid reports that BHP was pressuring Jakarta to drop environmental obstacles to the island's exploitation. BHP has denied these allegations in the past.
The United Nations' education and scientific agency, UNESCO, has been considering putting the Raja Ampat and Gag islands on its world heritage list as the richest area of marine biodiversity on earth.
"Most mining companies have an agreement that you don't mine in world heritage sites," UNESCO environmental scientist Koen Meyers said. But because the islands are only nominated for heritage listing the Indonesian government "has the decision" on mining, he said.
The islands' formal listing as a heritage site had been stalled by Jakarta's failure to designate them as a national park. "The problem with Raja Ampat is that it does not have the highest protection status in the country," Meyers said.
Siti Maimunah, executive director of mining watchdog Jatam, said the joint venture was a "scandal." "It's a scandal for a company from a developed country to mine an area with some of the richest biodiversity in the world," Maimunah said.
"The economy in the region will collapse. Traditional fishing will die and the locals will lose their land."
Conservation International Indonesia director Jatna Supriatna said irresponsible large-scale mining could pose a major risk to the entire ecosystem. "Exploration on Gag Island has started but we hope that before exploiting the island's rich nickel deposits the companies' environmental impact analysis is carefully done," he said.
"If they dump their tailing into the sea ... the tailings will impact the Raja Ampat islands and destroy an area that has been proposed by UNESCO as a World Heritage Site." He said small-scale illegal mining was already rampant in the Raja Ampat islands.
The joint venture comes amid a long-term trend of rising nickel prices, which have doubled in the past five years driven by demand from China for stainless steel.
Jakarta has been desperate to boost foreign direct investment, particularly in the mining sector where companies have complained of confusing regulations and red tape.
Anglo-Australian giant BHP Billiton and an Indonesian firm announced Thursday a massive nickel mining partnership that has environmentalists raising concerns about a protected island paradise.
JAKARTA (AFP) — Anglo-Australian giant BHP Billiton and an Indonesian firm announced Thursday a massive nickel mining partnership that has environmentalists raising concerns about a protected island paradise.
The 50-50 joint venture between BHP and state-owned Antam in eastern Indonesia has raised fears for marine life in the rich waters off Gag Island in West Papua province.
The companies have released few details of the plan, which is subject to their boards' approvals, but a BHP Billiton spokeswoman in Melbourne said it related to deposits on Gag and Halmahera Island in North Maluku.
She could not confirm reports that it could lead to the development of a 4.9-billion-dollar nickel smelter. "This is really early days. The agreement's conditional on approval by the boards of BHP Billiton and Antam. The BHP Billiton board hasn't yet approved any specific project," she told AFP.
Indonesia's Investment Coordinating Board has said the joint venture will involve the creation of nickel mines and refineries in Maluku and West Papua valued at 2.5 billion dollars.
The forests of Gag Island, adjacent to the Raja Ampat island group off the western tip of the Papuan mainland, are technically protected but in 2004 the government allowed exceptions for certain companies to mine there.
The removal of the restrictions came amid reports that BHP was pressuring Jakarta to drop environmental obstacles to the island's exploitation. BHP has denied these allegations in the past.
The United Nations' education and scientific agency, UNESCO, has been considering putting the Raja Ampat and Gag islands on its world heritage list as the richest area of marine biodiversity on earth.
"Most mining companies have an agreement that you don't mine in world heritage sites," UNESCO environmental scientist Koen Meyers said. But because the islands are only nominated for heritage listing the Indonesian government "has the decision" on mining, he said.
The islands' formal listing as a heritage site had been stalled by Jakarta's failure to designate them as a national park. "The problem with Raja Ampat is that it does not have the highest protection status in the country," Meyers said.
Siti Maimunah, executive director of mining watchdog Jatam, said the joint venture was a "scandal." "It's a scandal for a company from a developed country to mine an area with some of the richest biodiversity in the world," Maimunah said.
"The economy in the region will collapse. Traditional fishing will die and the locals will lose their land."
Conservation International Indonesia director Jatna Supriatna said irresponsible large-scale mining could pose a major risk to the entire ecosystem. "Exploration on Gag Island has started but we hope that before exploiting the island's rich nickel deposits the companies' environmental impact analysis is carefully done," he said.
"If they dump their tailing into the sea ... the tailings will impact the Raja Ampat islands and destroy an area that has been proposed by UNESCO as a World Heritage Site." He said small-scale illegal mining was already rampant in the Raja Ampat islands.
The joint venture comes amid a long-term trend of rising nickel prices, which have doubled in the past five years driven by demand from China for stainless steel.
Jakarta has been desperate to boost foreign direct investment, particularly in the mining sector where companies have complained of confusing regulations and red tape.
Indonesia wants to renegotiate copper
Indonesia wants to renegotiate its contract with Freeport-McMoRan Copper & Gold, the world's second-largest copper producer, potentially cutting output and increasing royalties from its Grasberg mine, a minister said. International Herald Tribune
Indonesia wants to renegotiate copper
By Bambang Dwi Djanuarto and Claire Leow
Bloomberg News
Monday, August 13, 2007
Indonesia wants to renegotiate its contract with Freeport-McMoRan Copper & Gold, the world's second-largest copper producer, potentially cutting output and increasing royalties from its Grasberg mine, a minister said.
"Both parties must agree to change the contract of work," Purnomo Yusgiantoro, the minister of Energy and Mineral Resources, said Monday. The government wants to lower the daily output ceiling at the mine and increase local smelting, Purnomo said.
Freeport, based in Phoenix, Arizona, has not received formal notice of the plan, Mindo Pangaribuan, a spokesman for the company's Indonesian unit, said by telephone Monday.
Grasberg accounted for 4 percent of all copper mined last year, and lower output may extend this year's 18 percent rally in prices on the London Metal Exchange. The mine, located in Papua province, operates under a 30-year contract signed in 1992, which may be extended for as many as 20 years.
"It has to be a win-win situation, and cannot be at the expense of the company or it will send a bad signal to mining companies," Ahmad Solihin, an analyst at Mandiri Sekuritas in Jakarta, said by telephone. "It has to be agreed to by both parties."
Indonesia wants to lower maximum daily production at Grasberg to between 200,000 tons and 250,000 tons of copper ore from 300,000 tons, Purnomo said in Jakarta. The proposal comes after a state audit of the mine's operations. The company targets daily output of 220,000 tons to 230,000 tons under a five-year plan, Pangaribuan, of Freeport, said.
The government also wants as much as 50 percent of Grasberg's output to be smelted at a facility in East Java province, the minister said. At present, the smelter processes about 30 percent of the mine's output.
Shares in Freeport, which is led by Richard Adkerson, have gained 63 percent over the past 12 months, and settled at $86.46 in New York on Friday. The company said last month that second-quarter profit gained to $1.17 billion from $382 million a year earlier, bolstered by the $26 billion acquisition of Phelps Dodge.
"It is not easy" to amend the U.S. company's contract of work, Purnomo said Monday, adding that any changes needed to be agreed to through negotiations.
Still, "we have not received any notification," said Pangaribuan, the spokesman for Freeport's Indonesian unit. "The royalty is calculated on a quarterly basis using a complex formula related to copper prices and production."
Grasberg is second only to Escondida in Chile in terms of copper output. Freeport plans to produce 1.1 billion pounds of copper from the site this year, compared with 1.2 billion pounds in 2006. Gold output may gain 6 percent to 1.8 million ounces.
Three-month copper futures in London traded at $7,506 per metric ton in late afternoon trading in Jakarta on Monday.
RSS Sydication
RSS JATAM (english) : http://feeds.pheedo.com/jatam_rss_english
Who's Online
We have 29 guests online
Translation
Indonesia wants to renegotiate copper
By Bambang Dwi Djanuarto and Claire Leow
Bloomberg News
Monday, August 13, 2007
Indonesia wants to renegotiate its contract with Freeport-McMoRan Copper & Gold, the world's second-largest copper producer, potentially cutting output and increasing royalties from its Grasberg mine, a minister said.
"Both parties must agree to change the contract of work," Purnomo Yusgiantoro, the minister of Energy and Mineral Resources, said Monday. The government wants to lower the daily output ceiling at the mine and increase local smelting, Purnomo said.
Freeport, based in Phoenix, Arizona, has not received formal notice of the plan, Mindo Pangaribuan, a spokesman for the company's Indonesian unit, said by telephone Monday.
Grasberg accounted for 4 percent of all copper mined last year, and lower output may extend this year's 18 percent rally in prices on the London Metal Exchange. The mine, located in Papua province, operates under a 30-year contract signed in 1992, which may be extended for as many as 20 years.
"It has to be a win-win situation, and cannot be at the expense of the company or it will send a bad signal to mining companies," Ahmad Solihin, an analyst at Mandiri Sekuritas in Jakarta, said by telephone. "It has to be agreed to by both parties."
Indonesia wants to lower maximum daily production at Grasberg to between 200,000 tons and 250,000 tons of copper ore from 300,000 tons, Purnomo said in Jakarta. The proposal comes after a state audit of the mine's operations. The company targets daily output of 220,000 tons to 230,000 tons under a five-year plan, Pangaribuan, of Freeport, said.
The government also wants as much as 50 percent of Grasberg's output to be smelted at a facility in East Java province, the minister said. At present, the smelter processes about 30 percent of the mine's output.
Shares in Freeport, which is led by Richard Adkerson, have gained 63 percent over the past 12 months, and settled at $86.46 in New York on Friday. The company said last month that second-quarter profit gained to $1.17 billion from $382 million a year earlier, bolstered by the $26 billion acquisition of Phelps Dodge.
"It is not easy" to amend the U.S. company's contract of work, Purnomo said Monday, adding that any changes needed to be agreed to through negotiations.
Still, "we have not received any notification," said Pangaribuan, the spokesman for Freeport's Indonesian unit. "The royalty is calculated on a quarterly basis using a complex formula related to copper prices and production."
Grasberg is second only to Escondida in Chile in terms of copper output. Freeport plans to produce 1.1 billion pounds of copper from the site this year, compared with 1.2 billion pounds in 2006. Gold output may gain 6 percent to 1.8 million ounces.
Three-month copper futures in London traded at $7,506 per metric ton in late afternoon trading in Jakarta on Monday.
RSS Sydication
RSS JATAM (english) : http://feeds.pheedo.com/jatam_rss_english
Who's Online
We have 29 guests online
Translation
Langganan:
Komentar (Atom)
